AD ART PGRI HASIL KONGRES

 

AD/ART  HASIL KONGRES

ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PGRI
HASIL KONGRES XX PGRI DI PALEMBANG

Nomor: 004/KONGRES/XX/PGRI/2008
Tanggal: 03 Juli 2008

ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PGRI

ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Didorong oleh keinginan luhur untuk berperanserta secara aktif menegakkan, mengamankan, mengisi dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 serta usaha mencerdaskan kehidupan bangsa seperti terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan mewujudkan peningkatan harkat, martabat, dan kesejahteraan guru khususnya serta tenaga kependidikan pada umumnya, maka perlu dibentuk suatu organisasi.
Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada 25 November 1945 dalam kongres guru Indonesia di Surakarta, telah didirikan satu organisasi guru dengan nama Persatuan Guru Republik Indonesia disingkat PGRI.
PGRI sebagai tempat berhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan lainnya merupakan organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila, bersifat unitaristik, independen, dan non politik praktis, secara aktif menjaga, memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial yang kokoh serta sejahtera lahir batin, dan kesetiakawanan organisasi baik nasional maupun internasional.
PGRI beserta seluruh anggotanya secara terus menerus berupaya mewujudkan pengabdiannya melalui pembinaan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya, membina serta mengembangkan pendidikan dan kebudayaan bagi pembangunan Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar1945.
PGRI sebagai organisasi perjuangan mengemban amanat dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, menjamin, menjaga, dan mempertahankan keutuhan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan membudayakan niiai-nilai luhur Pancasila.
Guru sebagai salah satu pilar pelaksana pembangunan pendidikan dituntut memiliki integritas dan kemampuan profesional yang tinggi agar mampu melaksanakan darma baktinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. PGRI bertujuan dan berupaya membina, mempertahankan, dan meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kemampuan profesionalnya dan kesejahteraan guru beserta keluarganya.
Atas dasar hal-hal tesebut di atas maka disusunlah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal I
(1)    Organisasi ini bernama Persatuan Guru Republik Indonesia disingkat PGRI.
(2)    Persatuan Guru Republik Indonesia didirikan pada 25 November 1945 dalam Kongres Guru Indonesia di Surakarta untuk waktu yang tidak ditentukan.
(3)    Organisasi tingkat nasional berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

BAB II
DASAR
Pasal 2
PGRI berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar 1945.

BAB III
JATI DIRI
Pasal 3
PGRI adalah organisasi perjuangan, organisasi profesi dan organisasi ketenagakerjaan.

BAB IV
SIFAT DAN SEMANGAT
Pasal 4
(1)    PGRI adalah organisasi yang bersifat:
a.    unitaristik tanpa memandang perbedaan ijazah, tempat kerja, kedudukan, agama, suku, golongan, gender, dan asal-usul,
b.    independen yang berlandaskan pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitrasejajaran  dengan  berbagai  pihak,
c.    non partai politik, bukan merupakan bagian dari dan tidak berafiliasi kepada partai politik.
(2)    PGRI memiliki dan melandasi kegiatannya pada semangat demokrasi, kekeluargaan, keterbukaan dan tanggung  jawab  etika,   moral   serta   hukum.

BAB V
KEDAULATAN
Pasal 5
Kedaulatan organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres.

BAB VI
TUJUAN
Pasal 6
PGRI bertujuan :
a        mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar 1945,
b.    berperanserta aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya,
c.    berperanserta   rnengembangkan   sistem   dan pelaksanaan pendidikan nasional,
d.    mempertinggi   kesadaran   dan   sikap   guru, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya,
e.    menjaga, memelihara, membela serta meningkatkan harkat dan martabat guru dan tenaga kependidikan I melalui   peningkatan   kesejahteraan serta kesetiakawanan anggota.

BAB VII
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
PGRI mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
a.    Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
b.    Membela, mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila.
c.    Mempertahankan dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.    Meningkatkan integritas bangsa dan menjaga tetap terjamin serta terpeliharanya keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa.
e.    Melaksanakan  dan  mengembangkan  Sistem Pendidikan Nasional.
f.    Membina dan  bekerja    sama    dengan Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis di bidang pendidikan yang secara sukarela menyatakan diri bergabung dan atau   bermitra  dengan PGRI.
g.    Mempersatukan semua guru dan tenaga kependidikan di semua jenis, jenjang dan satuan pendidikan guna meningkatkan pengabdian dan peranserta di dalam pembangunan nasional.
h.     Mengupayakan dan mengevaluasi terlaksananya peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, akreditasi, sebagai lisensi bagi pengukuhan kompetensi profesi guru.
i.     Menegakkan dan melaksanakan Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia sesuai peraturan organisasi.
j.     Mengadakan hubungan kerjasama dengan lernbaga-lembaga pendidikan, organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan umumnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan.
k.     Memelihara, membina dan mengembangkan kebudayaan nasional serta memelihara kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional.
I.     Menyelenggarakan dan membina anak lembaga PGRI.
m.     Memelihara dan mempertinggi kesadaran guru akan profesinya untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, pengabdian, prestasi dan kerjasama.
n.   Memelihara dan meningkatkan mutu keorganisasi PGRI.

BAB VIII
KODE ETIK DAN IKRAR GURU INDONESIA
Pasal 8
(1)    PGRI memiliki dan melaksanakan Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia.
(2)    Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan tersendiri.

BAB IX
ATRIBUT
Pasal 9
(1)    PGRI memiliki atribut organisasi yang terdiri dari Lambang, Panji, Pakaian Seragam, Hymne dan Mars PGRI.
(2)    Atribut organisasi tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB X
KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 10
Yang dapat diterima menjadi anggota PGRI adalah warga negara Republik Indonesia, yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11
Keanggotaan berakhir:
a.    atas permintaan sendiri;
b.    karena diberhentikan, atau
c.    karena meninggal dunia.

Pasal 12
(1)    Setiap anggota berkewajiban :
a.    Menjunjung tinggi  nama dan kehormatan organisasi serta Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia.
b.    Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,   peraturan-peraturan  dan  disiplin organisasi.
c.    Melaksanakan program organisasi secara aktif.
(2)    Tatacara melaksanakan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13
(1) Setiap anggota mempunyai:
a.    hak bicara;
b.    hak suara;
c.    hak memilih;
d.    hak dipilih;
e.    hak membela diri;
f.     hak untuk memperjuangkan peningkatan harkat
dan martabatnya;
g.  hak memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.
(2)     Tatacara penggunaan dan pelaksanaan hak anggota diatur   dalam   Anggaran   Rumah  Tangga.

BAB XI
SUSUNAN DAN PERANGKAT KELENGKAPAN ORGANISASI
Pasal 14
PGRI memiliki tata urutan/tingkat organisasi dengan susunan sebagai berikut:
a.    Tingkat Nasional
b.    Tingkat Provinsi.
c.    Tingkat Kabupaten/Kota.
d.    Tingkat Cabang/Cabang khusus.
e.    Tingkat Ranting.
Pasal 15
Organisasi Tingkat Nasional meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 16
Organisasi Tingkat Provinsi meliputi wilayah satu provinsi.

Pasal 17
Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota meliputi wilayah satu Kabupaten/Kota

Pasal 18
PGRI Cabang/Cabang Khusus   terdiri dari :
a.    Cabang yang meliputi wilayah satu kecamatan.
b.    Cabang Khusus yang meliputi satu unit kerja tertentu,
baik di dalam maupun di luar negeri.
Pasal 19
Organisasi Tingkat Ranting meliputi wilayah satu desa/ kelurahan atau satu unit kerja/satuan pendidikan/gugus sekolah.

Pasal 20
Perangkat Kelengkapan Organisasi PGRI terdiri dari :
a.    Badan Pimpinan Organisasi,
b.    Anak Lembaga dan Badan khusus,
c.    Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis,
d.    Forum Organisasi,
e.    Badan Penasihat,
f.     Dewan Kehormatan Organisasi dan Kode Etik Guru
Indonesia.

BAB XII
BADAN PIMPINAN ORGANISASI
Pasal 21
Badan pimpinan organisasi terdiri dari:
a.    Pengurus Tingkat Nasional disebut Pengurus Besar PGRI.
b.    Pengurus Tingkat Provinsi disebut Pengurus PGRI Provinsi.
c.    Pengurus Tingkat Kabupaten/Kota disebut Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
d.    Pengurus Tingkat Cabang/Cabang Khusus disebut Pengurus PGRI Cabang/Cabang   Khusus.
e.    Pengurus Tingkat Ranting disebut Pengurus PGRI Ranting.

Pasal 22
(1)    Susunan, proses pencalonan, dan pemilihan Pengurus Besar PGRI, Pengurus PGRI Provinsi, Pengurus PGRI Kabupaten/Kota, Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus, dan Pengurus Ranting ditetapkan  dalam Anggaran  Rumah Tangga.
(2)    Masa Bakti kepengurusan Badan Pimpinan Organisasi ditetapkan 5 (lima) tahun.

Pasal 23
(1)    Badan Pimpinan Organisasi bertugas melaksanakan program dan kegiatan Organisasi.
(2)    Badan   Pimpinan  Organisasi  sesuai  dengan tingkatannya masing-masing berwenang menetapkan kebijakan organisasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas organisasi serta bertindak ke dalam dan ke luar atas nama organisasi.
(3)    Badan  Pengurus Organisasi  sesuai  dengan tingkatannya masing-masing berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pada forum organisasi tertinggi pada tingkatan masing-masing.

Pasal 24
(1)    Sebelum memulai tugasnya, seluruh anggota Badan Pimpinan Organisasi disahkan dan dilantik oleh Badan Pimpinan Organisasi setingkat lebih tinggi kecuali seluruh anggota Badan Pimpinan Organisasi Tingkat Nasional yang mengucapkan janji dihadapan Kongres.
(2)    Tatacara pelaksanaan pelantikan, pengucapan janji, dan pengesahan Badan Pimpinan Organisasi tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII
ANAK LEMBAGA DAN BADAN KHUSUS
Pasal 25
(1)    Untuk mengelola bidang dan atau tugas tertentu dalam upaya mencapai tujuan Organisasi yang bersifat tetap dan jangka panjang dibentukAnak Lembaga PGRI.
(2)    Jenis, susunan, dan tugas anak lembaga Tingkat Nasional dan pengurusnya ditetapkan oleh Pengurus Besar PGRI.
(3)    Anak Lembaga PGRI dikoordinasikan oleh Badan Pimpinan Organisasi sesuai tingkatannya masing- masing.
(4)    Masa bakti kepengurusan Anak Lembaga PGRI ditetapkan sama dengan masa bakti Badan Pimpinan Organisasi sesuai tingkatannya.
(5)    Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan kegiatan anak lembaga serta susunan dan tata kerjanya diatur dalam peraturan tersendiri.
(6) Semua anak lembaga harus tunduk kepada semua peraturan dan keputusan-keputusan PGRI sebagai induk organisasinya.
Pasal 26
(1)    Untuk melaksanakan program tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan Forum Organisasi baik sebagai upaya mencapai sasaran program organisasi maupun   dalam upaya bekerjasama dengan pihak lain, Badan Pimpinan Organisasi di semua tingkatan dapat membentuk Badan Khusus.
(2)    Badan khusus bertanggungjawab kepada Badan Pimpinan Organisasi yang   membentuknya.
(3)    Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan serta tata kelola Badan Khusus diatur dalam peraturan tersendiri.
(4)    Badan Khusus yang dibentuk oieh PGRI harus tunduk kepada semua peraturan dan keputusan-keputusan PGRI sebagi induk organisasinya.

BAB XIV
HIMPUNAN PROFESI DAN KEAHLIAN SEJENIS
Pasal 27
(1) Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis di lingkungan pendidikan yang secara sukarela menyatakan bergabung dan atau berafiliasi dengan PGRI merupakan salah satu Badan Kelengkapan Organisasi PGRI.
(2) Hak, kewajiban, dan mekanisme hubungan kerja antara PGRI dengan Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XV
FORUM ORGANISASI
Pasal 28
Jenis Forum Organisasi
(1) Jenis Forum Organisasi terdiri dari :
a.   Kongres
b.   Kongres Luar Biasa
c.   Konferensi Kerja Nasional (KONKERNAS)
d.   Konferensi PGRI Provinsi (KONPROV)
e.   Konferensi PGRI Provinsi Luar Biasa (KONPROVLUB)
f.    Konferensi Kerja PGRI Provinsi (KONKERPROV)
g.   Konferensi PGRI Kabupaten/Kota (KONKAB/KONKOT)
h.   Konferensi PGRI Kabupaten/Kota Luar Biasa (KONKABLUB/ KONKOTLUB)
i.    Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota (KONKERKAB/KONKERKOT)
j.    Konferensi Cabang/Cabang Khusus (KONCAB/KONCABSUS)
k.   Konferensi PGRI Cabang/Cabang Khusus Luar Biasa (KONCABLUB/ KONCABSUSLUB)
l.    Konferensi Kerja PGRI Cabang/ Cabang Khusus (KONKERCAB/ KONKERCABSUS)
m. Rapat Anggota PGRI Ranting (RAPRAN)
n. Rapat Pengurus dan Pertemuan lain (2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan serta cara kerja masing-masing Forum Organisasi tersebut daiam ayat (1) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI
BADAN PENASIHAT
Pasal 29
(1)    Badan Pimpinan Organisasi Tingkat Nasional sampai Ranting dibantu oleh sebuah Badan Penasihat yang diangkat, disahkan dan berhenti bersama-sama dengan pengurus Badan Pimpinan Organisasi yang bersangkutan oleh forum organisasi yang memilihnya.
(2)    Badan Penasihat bertugas memberikan nasihat, pertimbangan, dan saran kepada Badan Pimpinan Organisasi baik diminta maupun tidak.
(3)    Badan Penasihat terdiri dari unsur tokoh-tokoh pendidikan, kebudayaan, masyarakat, dan para ahli.
(4)    Masa  bakti kepengurusan  Badan  Penasehat ditetapkan sama dengan masa bakti kepengurusan Badan Pimpinan Organisasi sesuai tingkatannya.
(5)    Ketentuan mengenai susunan, uraian tugas, fungsi dan cara kerja Badan Penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVII
DEWAN KEHORMATAN ORGANISASI
DAN KODE ETIK GURU INDONESIA
Pasal 30
(1)    Terkecuali untuk organisasi tingkat cabang dan ranting, Badan Pimpinan Organisasi dapat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi yang terdiri dari unsur Badan Penasehat, unsur Badan Pimpinan Organisasi, unsur Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis dan unsur keahlian sesuai keperluan.
(2)    Dewan Kehormatan Organisasi bertugas memberikan saran,  pendapat,  dan  pertimbangan  tentang pelaksanaan, penegakan, dan pelanggaran disiplin organisasi   dan   Kode   Etik   Guru   Indonesia.

BAB XVIII
PERBENDAHARAAN
Pasal 31
(1)    Sumber keuangan diperoleh dari:
a.    uang pangkal,
b.    uang luran,
c.    sumbangan tetap para donatur,
d.    sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat,
e.    usaha-usaha lain yang sah.
(2)    Kekayaan    Organisasi    dibukukan    dan diinventarisasikan sebaik-baiknya.
(3)    Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 32
(1)    Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah wewenang Kongres.
(2)    Kongres yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kabupaten/Kota yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara.
(3)    Perubahan AD/ART harus disetujui oleh sekurang- kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir.

BAB XX
PEMBUBARAN
Pasal 33
(1)    Pembubaran organisasi diputuskan oleh Kongres yang  diadakan  khusus  untuk  keperluan  itu.
(2)    Kongres yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang mewakili lebih dari   2/3 (dua pertiga) jumlah   suara.
(3)    Pembubaran wajib disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yang hadir.
(4)    Apabila Kongres memutuskan pembubaran, maka dalam keputusan tersebut ditentukan pedoman dan tata kerja organisasi dalam keadaan likuidasi.

BAB XXI
PENUTUP
Pasal 34
(1)    Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan organisasi.
(2)    Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Kongres.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I
KODE ETIK GURU INDONESIA DAN
IKRAR GURU INDONESIA
Pasal 1
(1)    Kode Etik Guru Indonesia merupakan etika jabatan guru yang menjadi landasan moral dan pedoman tingkah laku profesi yang dijunjung tinggi, diamalkan dan  diamankan  oleh  setiap guru  Indonesia.
(2)    Ikrar Guru Indonesia merupakan penegasan kebulatan tekad anggota PGRI dalam penghayatan dan pengamalan   Kode   Etik   Guru   Indonesia.
(3)    Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia tercantum dalam naskah tersendiri.
(4)    Setiap anggota PGRI wajib memahami, menghayati, mengamalkan dan menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia dan Ikrar Guru Indonesia.
(5)    Tata cara penggunaan dan pengucapan Ikrar Guru Indonesia diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 2
Jenis Keanggotaan
Jenis Keanggotaan terdiri dari:
a.    anggota biasa,
b.    angggota luar biasa,
c.    anggota kehormatan.

Pasal 3
Anggota Biasa
Yang   dapat   menjadi   anggota   biasa   adalah:
a.    para  guru/dosen  dan  tenaga  kependidikan,
b.    para ahli yang menjalankan pekerjaan pendidikan,
c.    mereka yang  menjabat pekerjaan  di  bidang pendidikan,
d.    pensiunan yang dimaksud dalam butir (a), (b), dan (c) pasal ini yang tidak menyatakan dirinya keluar dari keanggotaan PGRI.

Pasal 4
Anggota luar Biasa
Yang dapat menjadi anggota luar biasa :
a.    para petugas lain yang erat kaitannya dengan tugas kependidikan,
b.    mereka yang berijazah lembaga pendidikan tetapi tidak bekerja di bidang pendidikan.

Pasal 5
Anggota Kehormatan
Anggota kehormatan ialah mereka yang atas usul Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota diangkat dan ditetapkan oleh Kongres, Konferensi Provinsi dan Konferensi Kabupaten/Kota, karena jasa-jasanya terhadap pendidikan dan organisasi.

Pasal 6
Tata cara Penerimaan Keanggotaan
(1)    Keanggotaan biasa atau luar biasa dapat diperoleh dengan jalan mengajukan surat permintaan menjadi anggota kepada Pengurus Cabang/Cabang Khusus
melalui Pengurus PGRI Ranting.
(2)    PGRI Cabang/Cabang khusus yang tidak mempunyai Ranting,  surat  permintaan  sebagai  anggota disarnpaikan langsung kepada Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus.
(3)    Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus menyetujui permintaan keanggotaan dan melaporkannya kepada Pengurus PGRI Kabupaten/Kota untuk menerbitkan kartu anggota bagi anggota yang bersangkutan.
(4)    Untuk Cabang Khusus di instansi tingkat provinsi dan perguruan tinggi, permintaan menjadi anggota dapat diurus langsung oleh Pengurus PGRI Provinsi di daerahnya.
(5)    Pada instansi tingkat Nasional dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri, keanggotaannya diurus dan ditangani oleh Pengurus Besar PGRI.
–    Dalam surat permintaan itu disebutkan antara lain:
–    Nama
–    Jenis Kelamin
–    Tempat dan Tanggal Lahir
–    Pekerjaan
–    Agama
–    Alamat Pekerjaan
–    Alamat Tempat Tinggal
–    Ijazah yang dimiliki
(6)    Keanggotaan disahkan dengan surat pengesahan serta pemberian kartu anggota oleh Pengurus Kabupaten/Kota  atau  oleh   Pengurus   PGRI Cabang/Cabang Khusus yang jauh dari tempat kedudukan  Pengurus  PGRI  Kabupaten/Kota.
(7)    Keanggotaan harus terdaftar mulai dari Pengurus Ranting sampai dengan Pengurus Besar.
(8)    Pengadaan kartu anggota dilaksanakan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
(9)    Kartu anggota berlaku selama 5 tahun.

Pasal 7
Penolakan dan Permintaan Ulang Keanggotaan
(1)    Wewenang penolakan permintaan menjadi anggota, dilakukan oleh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota atau Pengurus PGRI Provinsi yang diberi wewenang untuk mengurusnya jika persyaratan seperti tercantum dalam pasal 6 Anggaran Rumah Tangga tidak dipenuhi.
(2)    Jika permintaan menjadi anggota ditolak, yang berkepentingan boleh mengajukan permintaan ulang kepada instansi organisasi yang lebih tinggi, sampai kepada Pengurus PGRI Provinsi.
(3)    Untuk instansi tingkat nasional, provinsi, perguruan tinggi dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri, pengajuan permintaan ulang tersebut disampaikan kepada Pengurus Besar PGRI.

Pasal 8
Kepindahan Anggota
(1)    Seorang anggota yang pindah ke Cabang/Cabang Khusus lain, wajib memberi tahu Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus asal dan melapor kepada Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus ditempat yang baru.
(2)    Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus yang melepas maupun yang menerima wajib melaporkan mutasi tersebut ke Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
Pasal 9
Kewajiban Anggota
Anggota mempunyai kewajiban untuk :
a.    menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan serta ketentuan organisasi,
b.    menjunjung tingggi Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia,
c.    mematuhi  peraturan  dan  disiplin  organisasi,
d.    melaksanakan program, tugas, serta misi organisasi,
e.    membayar uang  pangkal dan  iuran anggota,
f.    memberikan sumbangan sukarela kepada PGRI jika secara langsung maupun tidak langsung memperoleh penghasilan karena organisasi dan/atau ada kaitannya dengan organisasi.

Pasal 10
Hak Anggota
(1) Anggota biasa memiliki:
a.   hak Pilih, yaitu hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi,
b.    hak Suara, yaitu hak untuk memberikan suaranya pada waktu pemungutan suara,
c.    hak Bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis,
d.    hak Membela Diri, yaitu hak untuk menyampaikan pembelaan diri atas tindakan disiplin organisasi yang dijatuhkan kepadanya atau atas pembatasan hak-hak keanggotaannya, dan
e.    hak memperoleh kesejahteraan, pembelaan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.
(2)    Anggota luar biasa memiliki hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis.
(3)    Anggota kehormatan memiliki hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 11
Disiplin Organisasi
(1) Tindakan disiplin dapat dikenakan kepada anggota yang :
a.    dianggap telah melanggar Kode Etik Guru Indonesia, Ikrar Guru Indonesia, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, serta disiplin organisasi,
b.    tidak membayar uang iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan oleh organisasi.
(2)    Tindakan disiplin berupa :
a.    peringatan lisan atau tertulis,
b.    pemberhentian/pembebasan selaku pengurus organisasi,
c.    pemberhentian/pembebasan sementara sebagai anggota, dan
d.    pemberhentian.
(3)    Pemberhentian/pembebasan   sementara   :
a.    sebagai anggota biasa/luar biasa dilakukan oleh Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus atau Pengurus PGRI yang mengurus keanggotaannya,
b.    selaku anggota pengurus organisasi dilakukan oleh rapat pleno pengurus organisasi yang bersangkutan dan dipertanggungjawabkan pada forum organisasi yang setingkat,
c.    sebagai anggota Pengurus Besar PGRI dapat dilakukan oleh keputusan rapat pleno Pengurus Besar PGRI yang dipertanggungjawabkan kepada Konferensi Kerja Nasional,
d.    sebagai anggoia PGRI berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan sesudah jangka waktu tersebut wajib ditentukan apakah pemberhentian sementara itu dicabut atau dilanjutkan dengan pemberhentian tetap,
e.    sebagai anggota pengurus berlaku selama- lamanya 1 (satu) tahun dan sesudah jangka waktu tersebut wajib ditentukan apakah pemberhentian sementara itu dicabut atau dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.
(4)    Sebelum suatu tindakan disiplin dilakukan, pengurus organisasi yang mempunyai wewenang untuk menegakkan tindakan disiplin wajib mengadakan penyelidikan yang seksama.
(5)    Sebelum suatu tindakan disiplin diiakukan, anggota yang dianggap bersalah diberi kesempatan membela diri dengan cukup disertai pembuktian yang sah.
(6)    Semua anggota yang terkena tindakan disiplin organisasi mempunyai hak banding kepada instansi organisasi yang lebih tinggi sampai ke tingkat Kongres.

BAB III
ORGANISASI TINGKAT NASIONAL
Pasal 12
Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan Organisasi
(1)    Organisasi Tingkat Nasional merupakan institusi tertinggi organisasi yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri yang memiliki keanggotaan PGRI.
(2)    Kongres merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi.
(3)    Organisasi Tingkat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
(4)    Perangkat Kelengkapan Organisasi tingkat nasional terdiri dari:
a.    Pengurus Besar
b.    Anak Lembaga dan Badan Khusus Tingkat Nasional.
c.    Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Tingkat Nasional.
d.    Kongres, Kongres Luar Biasa, Konferensi Kerja Nasional.
e.    Forum organisasi lainnya Tingkat Nasional.
f.    Badan Penasehat Tingkat Nasional.
g.    Dewan Kehormatan Organisasi dan Kode Etik Guru Indonesia.

BAB IV
ORGANISASI TINGKAT PROVINSI
Pasal 13
Status, Wilayah, dan
Perangkat Kelengkapan Organisasi
(1)    Organisasi PGRI Provinsi meliputi wilayah satu provinsi.
(2)    Dalam wilayah satu provinsi tidak boleh didirikan organisasi PGR! provinsi yang lain yang mempunyai batas wilayah yang sama.
(3)    Jika wilayah satu Provinsi berkembang menjadi lebih dari satu provinsi yang sederajat, dapat didirikan organisasi PGRI provinsi yang baru dengan tata cara sebagai berikut:
a.   Pengurus PGRI Provinsi induk mengadakan Konferensi Khusus.
b.    Konferensi Khusus menetapkan Pengurus PGRI provinsi baru sebagai penanggung jawab organisasi di provinsi tersebut.
c.    Ketentuan tentang tata cara, wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan konferensi provinsi berlaku pula bagi penyelenggaraan konferensi khusus.
(4) Perangkat Kelengkapan Organisasi PGRI Provinsi terdiri dari:
a.    Pengurus PGRI Provinsi.
b.    Anak Lembaga dan Badan Khusus Provinsi.
c.    Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Provinsi.
d.    Konferensi PGRI Provinsi, Konferensi Provinsi Luar Biasa, Konferensi Kerja PGRI Provinsi, dan forum organisasi lainnya.
e.    Badan Penasehat PGRI Provinsi.
f.    Dewan Kehormatan Organisasi dan Kode Etik Guru Indonesia.

Pasal 14
Pengesahan dan Penolakan Organisasi PGRI Provinsi
(1) Pengesahan Organisasi  PGRI Provinsi
a.    Pengesahan Organisasi PGRI Provinsi yang baru dilakukan oleh Pengurus Besar.
b.    Untuk  memperoleh  pengesahan sebagai Organisasi PGRI Provinsi, Pengurus PGRI
Provinsi induk mengajukan Surat Permintaan Pengesahan kepada Pengurus Besar dengan menjelaskan :
–    Nama calon Organisasi PGRI Provinsi. Susunan Pengurus PGRI Provinsi pertama kali.
–    Alamat Pengurus/Kantor Organisasi PGRI Provinsi.
–    Laporan/berita acara tentang pembentukan Organisasi PGRI Provinsi yang bersangkutan.
–    Keadaan Organisasi PGRI Kabupaten/Kota/dan Organisasi PGRI Cabang/Cabang Khusus di bawahnya
c.    Organisasi PGRI Provinsi dianggap sah apabila sudah menerima Surat Pengesahan dari Pengurus Besar.
d.    Pengesahan diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
–    Pembentukannya telah sesuai dengan syarat-syarat/prosedur yang telah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 13 ayat(1), (2), dan (3).
–    Calon Organisasi  PGRI  Provinsi telah menyelesaikan administrasi organisasi.
–    Memperlihatkan   kegiatan   organisasi.
(2) Penolakan pengesahan Organisasi PGRI Provinsi.
a.    Penolakan pengesahan Organisasi PGRI Provinsi dilakukan oleh  Pengurus Besar PGRI dengan pemberitahuan melalui surat penolakan kepada yang berkepentingan dengan menjelaskan alasannya.
b.    Calon Organisasi PGRI Provinsi yang ditolak permintaan pengesahannya dapat mengajukan permasalahannya kepada Konferensi Kerja Nasional tahun berikutnya yang wajib diagendakan secara   khusus   oleh   Pengurus   Besar.

Pasal 15
Pembekuan, Pencairan, dan Pembubaran
Organisasi PGRI Provinsi
(1) Pembekuan Organisasi PGRI Provinsi berarti :
a.    menonaktifkan seluruh kepengurusan Organisasi PGRI Provinsi dan mencabut seluruh hak-haknya untuk mengadakan ikatan- ikatan atas nama PGRI,
b.    pembekuan, dan pencairan kembali Organisasi PGRI Provinsi dilakukan oleh Pengurus Besar yang kemudian memberikan  pertanggung jawabannya kepada Konferensi Kerja Nasional dengan mempertimbangkan usul dan saran Pengurus PGRI Provinsi yang bersangkutan.
c.    Pembekuan dilakukan karena pengurus:
–    melanggar Kode  Etik dan  Ikrar Guru Indonesia.
–    melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan organisasi lainnya, dan tidak memperlihatkan kehidupan/kegiatan organisasi.
d.    Pembekuan wajib didahului dengan peringatan tertulis oleh Pengurus Besar sekurang-kurangnya tiga kali berturut-turut.
e.    Sesudah Organisasi Provinsi dibekukan, segala kegiatan organisasi yang ada di daerahnya diurus langsung oleh Pengurus Besar dan segala urusan Organisasi PGRI Provinsi menjadi tanggung jawab Pengurus Besar.
(2)    Pencairan Organisasi PGRI Provinsi.
a.    Pengurus Besar wajib mengidupkan kembali Organisasi PGRI Provinsi antara lain dengan menyelenggarakan Konferensi PGRI Provinsi, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dibekukan.
b.    Pengurus Besar dapat mencairkan kembali suatu Organisasi PGRI Provinsi yang dibekukan kalau Organisasi PGRI Provinsi tersebut telah dapat melakukan tugasnya secara wajar.
(3)    Pembubaran Organisasi PGRI Provinsi
a.    Organisasi PGRI Provinsi dibubarkan oleh Konferensi Kerja Nasional jika 12 (dua belas) bulan sesudah dibekukan dan setelah berbagai upaya menghidupkan kembali tidak juga berhasil.
b.    Sesudah Organisasi PGRI Provinsi dibubarkan, Organisasi PGRI Kabupaten/Kota dan organisasi di bawahnya yang tetap memenuhi syarat diurus langsung oleh Pengurus Besar
c.    Kekayaan Organisasi PGRI Provinsi, utang-piutang dan urusan Iain-lain dari Organisasi PGRI Provinsi yang dibubarkan menjadi tanggungjawab Pengurus Besar
d.    Pembubaran serta pengalihan segala kekayaan Organisasi PGRI Provinsi oleh Pengurus Besar wajib diumumkan melalui media massa baik cetak maupun elektronik setempat.

BAB V
ORGANISASI PGRI KABUPATEN/KOTA
Pasal 16
Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan
(1)    Wilayah Organisasi PGRI Tingkat Kabupaten/Kota dapat meliputi:
a.    satu Kabupaten, dan atau
b.    satu Kota
(2)    Dalam wilayah satu Organisasi PGRI Kabupaten/Kota tidak boleh didirikan Organisasi PGRI Kabupaten/Kota lain yang mempunyai batas wilayah yang sama.
(3)    Jika wilayah satu Organisasi PGRI Kabupaten/Kota berkembang menjadi lebih dari satu Kabupaten/Kota yang sederajat, dapat didirikan Organisasi PGRI Kabupaten/Kota yang baru dengan tatacara sebagai berikut:
a.    Pengurus PGRI Kabupaten/Kota mengadakan Konferensi PGRI Kabupaten/Kota khusus untuk menetapkan pembentukan Organisasi PGRI Kabupaten/Kota baru,
b.    Konferensi PGRI Kabupaten/Kota tersebut menetapkan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang baru sebagai penangungjawab organisasi di daerah baru tersebut,
c.    Ketentuan tentang tata cara, wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan konferensi PGRI berlaku pula bagi penyelenggara konferensi tersebut.
(4) Perangkat   Kelengkapan   Organisasi   PGRI Kabupaten/Kota terdiri dari:
a.    Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
b.    Anak    Lembaga    dan    Badan    Khusus Kabupaten/Kota.
c.    Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Kabupaten/Kota.
d.    Konferensi PGRI Kabupaten/Kota, Konferensi Luar Biasa PGRI Kabupaten/Kota, Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota dan forum organisasi lainnya.
e.    Badan   Penasihat  PGRI   Kabupaten/Kota.
f.    Dewan Kehormatan Organisasi dan Kode Etik Guru Indonesia.

Pasal 17
Pengesahan dan Penolakan Organisasi
PGRI Kabupaten/Kota
(1)    Pengesahan organisasi PGRI Kabupaten/Kota yang baru dilakukan oleh Pengurus Besar dengan mempertimbangkan usul dan saran Pengurus PGRI Provinsi yang bersangkutan.
(2)    Untuk memperoleh pengesahan sebagai Organisasi PGRI Kabupaten/Kota, Pengurus    PGRI Kabupaten/Kota mengajukan Surat Permintaan Pengesahan kepada Pengurus Besar melalui Pengurus PGRI Provinsi dengan menjelaskan :
a.    Nama Calon Organisasi PGRI Kabupaten/Kota.
b.    Susunan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota pertama kali.
c.    Alamat Pengurus/Kantor Organisasi PGRI Kabupaten/Kota.
d.    Laporan/Berita Acara tentang pembentukan Organisasi  PGRI Kabupaten/Kota  yang bersangkutan.
e.    Keadaan Organisasi Cabang/Cabang Khusus di bawahnya
(3)    Organisasi PGRI Kabupaten/kota dianggap sah apabila sudah menerima surat pengesahan dari Pengurus Besar.
(4)    Pengesahan diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.    pembentukannya telah sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 16 ayat (1), (2), dan (3),
b.    calon Organisasi PGRI Kabupaten/Kota telah menyelesaikan administrasi   organisasi,
c.    memperlihatkan kegiatan organisasi,
d.    usul dan saran Pengurus PGRI Provinsi yang bersangkutan.
(5)    Penolakan pengesahan Organisasi Kabupaten/Kota dilakukan   oleh   Pengurus   Besar   dengan mempertimbangkan usul dan saran Pengurus PGRI Provinsi yang bersangkutan yang diberitahukan dengan surat penolakan kepada yang berkepentingan dengan menjelaskan alasannya.
(6)    Calon Organisasi PGRI Kabupaten/Kota yang ditolak permintaan pengesahannya dapat mengajukan permasalahannya kepada Konferensi Kerja Nasional tahun berikutnya yang wajib diagendakan secara khusus oleh Pengurus Besar.

Pasal 18
Pembekuan, Pencairan, dan Pembubaran
Organisasi PGRI Kabupaten/Kota
(1)    Pembekuan Organisasi PGRI Kabupaten/Kota :
a.    Pembekuan Organisasi PGRI Kabupaten/Kota berarti menonaktifkan seluruh kepengurusan Organisasi PGRI Kabupaten/Kota dan mencabut seluruh hak-haknya untuk mengadakan ikatan-ikatan atas nama PGRI.
b.    Pembekuan dilakukan  karena  Pengurus :
–    melanggar Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia,
–    melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya, dan
–    tidak memperlihatkan kehidupan/kegiatan organisasi.
c.    Pembekuan wajib didahului dengan peringatan tertulis oleh Pengurus Besar sekurang-kurangnya tiga kali berturut-turut.
d.    Sesudah Organisasi PGRI Kabupaten/Kota dibekukan, segala kegiatan organisasi dan segala urusan yang ada di daerahnya diurus langsung oleh Pengurus Besar dan menjadi tanggung jawab Pengurus Besar.
e.    Pengurusan  kegiatan Organisasi PGRI Kabupaten/Kota yang dibekukan tersebut dalam ayat (1) butir d pasal ini dapat didelegasikan kepada Pengurus PGRI Provinsi yang berangkutan.
f.     Pembekuan dan pencarian kembali Organisasi PGRi Kabupaten/kota dapat dilakukan oleh Pengurus Besar dengan mempertimbangkan usul dan saran Pengurus PGRI Provinsi yang bersangkutan kemudian wajib mempertanggungjawabkannya kepada Konferensi Kerja Nasional.
(2)    Pencairan Organisasi  PGRI  Kabupaten/Kota.
a.    Pengurus Besar wajib menghidupkan kembali Organisasi PGRI Kabupaten/kota antara lain dengan menyelenggarakan Konferensi PGRI Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah pembekuan.
b.    Pengurus Besar dapat mencairkan kembali suatu Organisasi PGRI Kabupaten/Kota yang dibekukan kalau Organisasi PGRI Kabupaten/Kota tersebut telah dapat melakukan tugasnya secara wajar dengan mempertimbangkan usul dan saran Pengurus PGRI Provinsi.

(3)    Pembubaran Organisasi PGRI Kabupaten/Kota
a.    Organisasi  PGRI  Kabupaten/Kota  dapat dibubarkan oleh Konferensi Kerja Nasional jika 12 (dua belas) bulan sesudah dibekukan dan setelah berbagai upaya untuk menghidupkan kembali tidak juga berhasil.
b.    Sesudah Organisasi PGRI Kabupaten/Kota dibubarkan, Organisasi Cabang/Cabang Khusus yang tetap memenuhi syarat diurus langsung oleh Pengurus Besar yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Pengurus PGRI Provinsi yang bersangkutan atau kepada Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang berdekatan.
c.    Kekayaan Organisasi PGRI Kabupaten/Kota, utang-piutang, dan urusan Iain-lain dari Organisasi PGRI Kabupaten/Kota yang dibubarkan menjadi tanggung  jawab   Pengurus   Besar  yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Pengurus PGRI Provinsi yang bersangkutan.
d.    Pembubaran serta pengalihan segala kekayaan Organisasi PGRI Kabupaten kota oleh Pengurus Besar wajib diumumkan melalui media massa baik  cetak maupun  elektronik  setempat.

BAB VI
ORGANISASI PGRI CABANG/CABANG KHUSUS
Pasal 19
Status, Wilayah, dan
Perangkat Kelengkapan Organisasi
(1)    Wilayah Organisasi Cabang meliputi wilayah satu kecamatan.
(2)    Wilayah Organisasi Cabang Khusus dapat meliputi satu unit kerja tingkat nasional atau tingkat provinsi, atau tingkat Kabupaten/Kota atau satu unit kerja perguruan tinggi.
(3)    Perangkat Kelengkapan Organisasi Cabang/Cabang Khusus terdiri dari :
–    Pengurus Cabang/Cabang Khusus.
–    Anak    Lembaga    dan    Badan    Khusus Cabang/Cabang Khusus.
–    Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Cabang/Cabang Khusus.
–    Konferensi Cabang/Cabang Khusus, Konferensi Cabang/Cabang Khusus Luar Biasa, Konferensi Kerja Cabang/Cabang Khusus, dan forum organisasi lainnya.
–    Badan Penasihat Cabang/Cabang Khusus.

Pasal 20
Pengesahan dan Penolakan Organisasi
Cabang/Cabang Khusus
Anggaran Rumah Tangga pasal 14 dan 17 berlaku pula bagi pengesahan dan penolakan permintaan pembentukan Cabang/Cabang Khusus, dengan ketentuan bahwa yang berhak memberikan atau menolak permintaan pengesahan Cabang/Cabang Khusus adalah Pengurus PGRI Provinsi dengan mempertimbangkan usul dan pendapat Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 21
Pembekuan, Pencairan, dan
PembubaranCabang/Cabang Khusus
Anggaran Rumah Tangga pasal 15 dan 18 berlaku pula bagi pembekuan, pencairan dan pembubaran Cabang/Cabang Khusus, dengan ketentuan bahwa yang berhak menetapkan pembekuan, pencairan, dan pembubaran adalah Pengurus PGRI Provinsi dengan memperhatikan usul dan pendapat Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB VII
ORGANISASI PGRI RANTING
Pasal 22
Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan
Organisasi
(1)    Wilayah Organisasi Ranting dapat meliputi Satu kelurahan/desa, atau Satu unit kerja tingkat kecamatan /satu satuan pendidikan/gugus sekolah.
(2)    Dalam wilayah satu Organisasi Ranting tidak boleh didirikan Organisasi Ranting yang  lain yang mempunyai batas wilayah yang sama.
(3)    Jika wilayah satu Organisasi Ranting berkembang menjadi lebih dari satu kelurahan/desa atau terdapat satuan pendidikan atau gugus sekolah baru yang sederajat, dapat didirikan Organisasi Ranting yang baru   dengan   tata   cara   sebagai   berikut:
a.    Pengurus Ranting mengadakan Rapat Anggota untuk menetapkan pembentukan Organisasi Ranting yang baru.
b.    Rapat Anggota tersebut menetapkan Pengurus Ranting yang baru sebagai penanggung jawab organisasi di daerah yang baru tersebut.
c.    Ketentuan tentang tata cara, wewenang dan tanggungjawab penyelenggaraan Rapat Anggota PGRI berlaku pula bagi penyelenggaraan Rapat Anggota PGRI tersebut.
(4)     Perangkat Kelengkapan Organisasi Ranting terdiri dari:
a.    Pengurus Ranting
b.    Badan   Khusus   yang   dibentuk   Ranting
c.    Rapat Pengurus Ranting, Rapat Anggota, dan pertemuan lainnya.

Pasal 23
Pengesahan dan Penolakan
Pembentukan Ranting
Anggaran Rumah Tangga pasal 14 dan 17 berlaku pula bagi pengesahan dan penolakan permintaan pembentukan Ranting, dengan ketentuan bahwa yang berhak memberikan atau menolak permintaan pengesahan Ranting adalah Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan usul dan pendapat Pengurus Cabang/Cabang Khusus yang bersangkutan.

Pasal 24
Pembentukan, Pencairan, dan
Pembubaran Ranting
Anggaran Rumah Tangga pasal 15 dan 18 berlaku pula bagi pembentukan, pencairan dan Pembubaran Ranting, dengan ketentuan bahwa yang berhak memberikan atau menolak permintaan pengesahan Ranting adalah Pengururs PGRI Kabupaten/Kota dengan memperhatikan usul dan pendapat Pengurus Cabang/Cabang Khusus yang bersangkutan.

BAB VIII
SYARAT-SYARAT PENGURUS
Pasal 25
Syarat Umum dan Syarat Khusus
(1)    Semua anggota kepengurusan organisasi PGRI di semua jenis dan tingkatan wajib memenuhi syarat- syarat umum sebagai berikut:
a.    beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
b.    berjiwa dan melaksanakan Pancasiia dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen,
c.    anggota PGRI yang telah membuktikan peran serta aktif dalam kepengurusan dan atau terhadap organisasi.
d.    Bersih, jujur, bermoral tinggi, bertanggung jawab, terbuka, dan berwawasan luas.
(2)    Anggota Pengurus Besar, Pengurus PGRI Provinsi, Pengurus PGRI  Kabupaten/Kota,   Pengurus Cabang/Cabang Khusus, dan Pengurus Ranting, di samping memenuhi syarat umum tersebut dalam ayat (1) pasal ini wajib memenuhi syarat khusus sebagai berikut:
a.    pernah duduk dalam kepengurusan organisasi pada tingkat yang sama atau paling rendah 2 tingkat dibawahnya, kecuali untuk Pengurus Cabang/Cabang   Khusus   dan   Ranting,
b.    bekerja dan atau bertempat tinggal di wilayah kerja organisasi,
c.    tidak merangkap jabatan Pengurus PGRI pada tingkat lainnya,
d.    tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik,
e.    tidak menduduki jabatan pengurus lebih dari dua kali masa bakti berturut-turut dalam jabatan yang sama.

BAB IX
PENGURUS BESAR
Pasal 26
Susunan Pengurus
(1)    Dalam kepengurusan PGRI perlu dilaksanakan kesetaraan gender.
(2)    Pengurus Besar PGRI berjumlah paling banyak 25 orang   dengan   susunan   sebagai   berikut:
a.   Pengurus Harian :
1.    Ketua Umum
2.    Ketua
3.    Ketua
4.    Ketua
5.    Ketua
6.    Ketua
7.    Ketua
8.    Sekretaris Jenderal
9.    Wakil Sekretaris Jenderal
10.  Wakil Sekretaris Jenderal
11.   Wakil Sekretaris Jenderai
12.   Bendahara
13.   Wakil Bendahara
b.   Departemen :
14.    Departemen Organisasi dan kaderisasi
15.    Departemen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
16.    Departemen Informasi dan Komunikasi
17.    Departemen Penelitian dan Pengembangan
18.    Departemen Pendidikan   dan Peiatihan
19.    Departemen Hubungan Kerja sama Luar Negeri
20.    Departemen Pengembangan Karier dan Profesi
21.    Departemen Kerohanian
22.    Departemen Pemberdayaan Perempuan
23.    Departemen Pengembangan Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga
24.    Departemen Pengabdian Masyarakat
25.    Departemen Advokasi dan Perlindungan Hukum

Pasal 27
Pemilihan Pengurus Besar
(1)    Pada setiap Kongres, Pengurus Besar mengakhiri masa baktinya dan diselenggarakan pemilihan Pengurus Besar yang baru.
(2)    Galon Pengurus Besar wajib tercantum dalam daftar nama calon tetap yang diusulkan Pengurus PGRI Provinsi/ Kabupaten/Kota dan disahkan oleh Kongres.
(3)    Pengurus Besar PGRI dipilih oleh Kongres, yang dalam hal ini berturut-turut memilih Ketua Umum (F1), enam Ketua dalam satu paket (F2), dan Sekretaris Jenderal (F3) melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia.
(4)    Kedelapan pengurus terpilih tersebut menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus Besar sesuai dengan pasal 25 dan pasal 26 Anggaran Rumah Tangga yang diambil dari daftar calon Pengurus Besar PGRI tersebut pada ayat (2) pasal ini dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
(5)    Serah terima Pengurus Besar lama kepada Pengurus Besar baru diiakukan di hadapan peserta Kongres yang bersangkutan. Hal-hal yang berkaitan dengan inventaris, kekayaan dan keuangan organisasi masih menjadi tanggungan pengurus lama sampai ada penyelesaian dengan pengurus baru selambat-lambatnya 15 hari setelah kongres.
(6)    Pemilihan Pengurus Besar dipimpin Panitia Pemilihan Pengurus Besar PGRI yang   susunan dan keanggotaannya disahkan oleh Kongres.
(7)    Sebelum memulai tugasnya, seluruh Pengurus Besar mengucapkan janji di hadapan peserta kongres yang memilihnya.
(8)    Dalam hal kekosongan anggota Pengurus Besar, pengisian diiakukan oleh Rapat Pengurus Besar dan hasilnya dilaporkan kepada Konferensi Kerja Nasional, kecuali untuk jabatan Pengurus Marian terpilih pengisiannya wajib diiakukan oleh Konferensi Kerja Nasional dengan tetap mengindahkan pasal 25 dan pasal 26 Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Besar
(1)    Pengurus Besar PGRI bertugas menentukan kebijakan organisasi dan meiaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, Konferensi Kerja Nasional dan Rapat Pengurus Besar PGRI.
(2)    Penjabaran tugas Pengurus Besar diatur tersendiri dalam ketentuan organisasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(3)    Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pengurus Besar PGRI merupakan badan pelaksana tertinggi yang bersifat kolektif.
(4)    Pengurus Besar mewakili PGRI di dalam dan di luar pengadilan yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan organisasi.
(5)    Pengurus Besar bertanggung jawab kepada Kongres atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.
(6)    Pengurus Besar bertangung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia, Ikrar Guru Indonesia, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Kongres dan Konferensi Kerja Nasional.

BAB X
PENGURUS PGRI PROVINSI
Pasal 29
Susunan Pengurus
(1)    Dalam kepengurusan PGRI perlu dilaksanakan kesetaraan gender.
(2)    Pengurus PGRI Provinsi berjumlah paling banyak 21 orang  dengan  susunan sebagai   berikut:
a.    Pengurus Harian berjumlah 9 orang
1.    Ketua
2.    Wakil Ketua
3.    Wakil Ketua
4.    Wakil Ketua
5.    Sekretaris Umum
6.    Wakil Sekretaris Umum
7.    Wakil Sekretaris Umum
8.    Bendahara
9.    Wakil Bendahara
b.    Pengurus PGRI Provinsi dapat dilengkapi paling banyak 12 (dua belas) Ketua Biro yang nama, susunan, serta fungsinya dapat mengacu pada susunan serta fungsi Departemen di Pengurus Besar atau berdasar pada pembagian tugas dan fungsi organisasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah, efektivitas serta efisiensi, dan atau bidang tugas yang terkait dengan program organisasi.

Pasal 30
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Provinsi
1)   Pengurus PGRI Provinsi bertugas dan berkewajiban:
a.    menentukan   kebijakan   organisasi   dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, Konferensi Kerja Nasional, Konferensi PGRI Provinsi, Konferensi Kerja PGRI Provinsi, dan Rapat Pengurus PGRI Provinsi di wilayahnya.
b.    melaksanakan program kerja organisasi baik program kerja nasional maupun program kerja provinsi.
c.    mengawasi, mengkoordinasi, membimbing dan membina aktifitas Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
d.    menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta kelancaran keuangan Pengurus Besar dan Pengurus Provinsi.
(2)    Penjabaran tugas Pengurus Provinsi diatur dalam ketentuan organisasi yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(3)    Pengurus PGRI Provinsi bertanggungjawab atas terlaksananya segala ketentuan dalam Kode Etik Guru Indonesia, Ikrar Guru Indonesia, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Konferensi Kerja Nasional, Konferensi PGRI Provinsi serta Konferensi Kerja PGRI Provinsi.
(4)    Pengurus PGRI Provinsi bertanggung jawab kepada Konferensi PGRI Provinsi atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.
(5)    Dalam menjalankan kebijakan tersebut, pengurus PGRI Provinsi merupakan badan pelaksana tertinggi di wilayahnya yang bersifat kolektif berdasarkan pada prinsip keterbukaan, tanggung jawab, demokrasi, dan kekeluargaan.
(6)    Pengurus PGRI Provinsi berkewajiban mengirimkan laporan kepada Pengurus Besar setiap 6 (enam) bulan sekali.
Pasal 31
Pemilihan Pengurus PGRI Provinsi
(1)    Pada setiap Konferensi PGRI Provinsi yang diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kongres, Pengurus PGRI Provinsi wajib mengakhiri masa baktinya dan diselenggarakan pemilihan Pengurus PGRI Provinsi yang baru.
(2)    Bakal Galon Pengurus PGRI Provinsi wajib tercantum dalam daftar nama calon yang diusulkan Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus paling lambat satu bulan sebelum Konferensi Provinsi.
(3)    Tata cara dan proses pencalonan diatur sebagai berikut:
a.    Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus berhak mencalonkan sebanyak-banyaknya 18 orang bakal calon yang memenuhi syarat sesuai pasal 25 Anggaran Rumah Tangga.
b.    Sebelum diajukan untuk menjadi calon tetap dan disahkan Konferensi PGRI Provinsi, sebuah Panitia Khusus meneliti semua persyaratan teknis dan administratif para bakal calon dan menyampaikan rekomendasi kepada Konferensi.
c.   Panitia Khusus diangkat dan ditetapkan Konferensi Kerja PGRI Provinsi terakhir yang terdiri dari wakil lima Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.

(4)     Tata cara dan proses pemilihan Pengurus PGRI
Provinsi diatur sebagai berikut:
a.    Konferensi memilih secara langsung berturut-turut Ketua (F1), tiga Wakil Ketua (F2) dalam satu paket, dan Sekretaris Umum (F3).
b.    Calon Pengurus harus terdaftar dalam daftar calon yang diusulkan oleh Pengurus Cabang/Cabang Khusus.
c.    Kelima Pengurus Harian terpilih tersebut bertindak selaku formatur dengan wewenang dari Konferensi untuk melengkapi susunan Pengurus PGRI Provinsi seperti dimaksud pasal 25 dan pasal 29 dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
d.    Formatur wajib melengkapi susunan Pengurus PGRI Provinsi dari nama-nama yang tercantum dalam daftar calon yang diseleksi oleh Konferensi PGRI Provinsi tersebut.
e.    Pemilihan Pengurus PGRI Provinsi dipimpin oleh Pengurus Besar PGRI yang dibantu oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Pengurus PGRI Provinsi yang susunan dan keanggotaannya disahkan oleh Konferensi PGRI Provinsi di antara peserta Konferensi PGRI Provinsi tanpa mengikutsertakan anggota Pengurus PGRI Provinsi yang lama.
(5)    Serah terima Pengurus PGRI Provinsi lama kepada Pengurus PGRI Provinsi baru dilakukan di hadapan peserta konferensi yang bersangkutan. Hal-hal yang berkaitan dengan inventaris, kekayaan dan keuangan organisasi masih menjadi tanggungan Pengurus PGRI Provinsi yang lama sampai ada penyelesaian dengan PGRI Provinsi yang baru selambat-lambatnya15 hari setelah konferensi.
(6)    Sebelum memulai tugasnya, seluruh anggota Pengurus PGRI Provinsi dilantik oleh Pengurus Besar dan mengucapkan janji di hadapan peserta Konferensi yang memilihnya.
(7)    Dalam hal terjadi kekosongan anggota Pengurus PGRI Provinsi, pengisiannya dilakukan oleh Rapat Pengurus PGRI Provinsi dan hasilnya dilaporkan kepada Konferensi Kerja Provinsi kecuali untukjabatan Pengurus Marian terpilih, pengisiannya wajib dilakukan oleh Konferensi Kerja PGRI Provinsi dengan tetap mengindahkan pasal 29, 30, dan pasal 31 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
PENGURUS PGRI KABUPATEN/KOTA

Pasal 32
Susunan Pengurus
(1)     Pengurus PGRI Kabupaten/Kota berjumlah paling banyak 19 orang dengan susunan sebagai berikut:
a.    Pengurus Harian berjumlah 7 orang terdiri dari:
1.    Ketua
2.    Wakil Ketua
3.    Wakil Ketua
4.    Sekretaris
5.    Wakil Sekretaris
6.    Bendahara
7.    Wakil Bendahara
b.    Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dapat dilengkapi dengan paling banyak 12 (dua belas) bidang yang susunan serta fungsinya dapat mengacu pada susunan serta fungsi biro pada Pengurus PGRI Provinsi atau disesuaikan dengan kebutuhan PGRI Kabupaten/Kota.
(2)     Pembagian tugas dan fungsi bidang dapat dilaksanakan berdasar pada acuan pembagian tugas dan fungsi biro di Pengurus PGRI Provinsi yang disesuaikan dengan kondisi daerah, efektifitas serta efisiensi, dan/atau bidang tugas yang terkait dengan program organisasi.

Pasal 33
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus PGRI
Kabupaten/Kota
(1)     Pengurus PGRI Kabupaten/Kota bertugas dan berkewajiban :
a.     Menentukan kebijakan Organisasi dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, Konferensi Kerja Nasional, Konferensi PGRI Provinsi dan Kabupaten/Kota, Konferensi Kerja PGRI Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Rapat Pengurus PGRI Kabupaten/Kota di wilayahnya.
b.     Melaksanakan program kerja nasional di wilayahnya, program kerja provinsi di wilayahnya, dan program kerja PGRI Kabupaten/Kota.
b.    Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing dan membina aktifitas  Pengurus  Cabang.
c.    Menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta kelancaran keuangan Pengurus Besar, Pengurus PGRI Provinsi dan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
(2)    Penjabaran tugas Pengurus PGRI Kabupaten/Kota diatur dalam ketentuan organisasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(3)    Pengurus PGRI Kabupaten/Kota bertanggungjawab atas terlaksananya segala ketentuan dalam Kode Etik Guru Indonesia, Ikrar Guru Indonesia, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Konferensi Kerja Nasional, Konferensi PGRI Provinsi dan Kabupaten/Kota, Konferensi Kerja PGRI Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Rapat Pengurus PGRI Kabupaten/Kota di wilayahnya.
(4)    Pengurus PGRI Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Konferensi PGRI Kabupaten/Kota atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.
(5)    Pengurus PGRI Kabupaten/Kota merupakan badan pelaksana organisasi tertinggi di wilayahnya yang bersifat kolektif dengan berlandaskan pada prinsip keterbukaan, demokrasi, tanggung jawab, dan kekeluargaan.
(6)    Pengurus PGRI Kabupaten/Kota berkewajiban mengirimkan laporan kepada Pengurus PGRI Provinsi dengan tembusan kepada Pengurus Besar setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 34
Pemilihan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota
(1)    Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dipilih oleh Konferensi PGRI Kabupaten/Kota yang wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Konferensi PGRI Provinsi.
(2)    Bakal calon Pengurus PGRI Kabupaten/Kota harus terdaftar dalam daftar calon yang diusulkan oleh Pengurus Ranting dan/atau perwakilan anggota.
(3)    Tata cara dan proses pencalonan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dilaksanakan sebagai berikut :
a.    Pengurus PGRI baik ranting unit kerja maupun ranting desa dan/atau perwakilan anggota sekurang-kurangnya 25 anggota yang tidak termasuk ranting berhak mencalonkan sebanyak- banyaknya 13 orang bakal calon yang memenuhi syarat sesuai pasal 25.
b.    Sebelum diajukan untuk menjadi calon tetap dan disahkan Konferensi PGRI Kabupaten/Kota, sebuah Panitia Khusus meneliti semua persyaratan teknis dan administratif para bakal calon dan menyampaikan rekomendasinya kepada Konferensi.
c.    Panitia Khusus diangkat dan ditetapkan Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota terakhir yang terdiri dari wakil lima Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus.
d.    Jika Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus kurang dari lima, Panitia Khusus dapat dilengkapi hingga berjumlah lima dari Pengrus PGRI Ranting dari ibukota Kabupaten/Kota.
(4) Tata cara dan proses pemilihan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut:
a.    Konferensi memilih secara berturut-turut Ketua (F1), dua Wakil Ketua (F2) dalam satu paket, Sekretaris (F3), melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia.
b.    Calon Pengurus harus terdaftar dalam daftar calon yang diusulkan oleh Pengurus Ranting dan/atau perwakilan anggota.
c.    Keempat Pengurus Harian terpilih tersebut bertindak selaku formatur dengan wewenang dariKonferensi untuk melengkapi susunan Pengurus PGRI Kabupaten/ Kota seperti termaksud pasal 25 dan 29 dengan memperhatikan keterwakilan perempuan  sekurang-kurangnya 30%.
d.    Formatur wajib melengkapi susunan Pengurus Kabupaten/Kota dari nama-nama yang tercantum dalam daftar calon yang disahkan oleh Konferensi PGRI Kabupaten/Kota tersebut.
e.     Pemilihan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dipimpin oleh Pengurus PGRI Provinsi yang dibantu oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang susunan dan keanggotaannya disahkan oleh Konferensi PGRI Kabupaten/Kota di antara peserta Konferensi PGRI Kabupaten/Kota tanpa mengikutsertakan anggota Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang lama.
(5)    Serah terima Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang lama kepada Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang baru dilakukan di hadapan peserta konferensi Kabupaten/Kota yang memilihnya. Hal-hal yang berkaitan dengan inventaris, kekayaan dan keuangan organisasi masih menjadi tanggungan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang lama sampai ada penyelesaian dengan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang baru selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah konferensi.
(6)    Sebelum memulai tugasnya, seluruh anggota Pengurus PGRI  Kabupaten/Kota dilantik oleh
Pengurus PGRI Provinsi dan mengucapkan janji dihadapan peserta Konferensi PGRI Kabupaten/Kota yang memilihnya.
(7)    Dalam hal terjadi kekosongan anggota Pengurus PGRI Kabupaten/Kota, pengisiannya dilakukan oleh Rapat Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan kepada Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota kecuali untuk jabatan Pengurus Marian Terpilih, pengisiannya wajib dilakukan oleh Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota dengan tetap mengindahkan pasal 29, 30, dan pasa! 31 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
PENGURUS PGRI CABANG/CABANG KHUSUS
Pasal 35
Susunan Pengurus
Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus terdiri dari 17 orang dengan susunan sebagai berikut:
a.    Pengurus Harian sebanyak 5 orang yang terdiri dari:
1.    Ketua
2.    Wakil Ketua
3.    Sekretaris
4.    Wakil Sekretaris
5.    Bendahara
b.    Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus dapat dilengkapi paling banyak 12 (duabelas) seksi, yang nama, susunan serta fungsinya dapat mengacu pada nama, susunan serta fungsi Bidang pada Pengurus PGRI Kabupaten/Kota atau disesuaikan dengan kondisi daerah.

Pasal 36
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Cabang
(1)     Pengurus Cabang bertugas menentukan kebijakan organisasi dan berkewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, Konferensi Kerja Nasional, Konferensi PGRI Provinsi, Kabupaten/Kota dan Cabang, Konferensi Kerja PGRI Provinsi, Kabupaten/Kota dan Cabang, Rapat Pengurus Cabang di wilayahnya.
(2)    Penjabaran tugas Pengurus Cabang dan Cabang Khusus diatur dalam ketentuan organisasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(3)    Tugas pokok Pengurus Cabang meliputi antara lain:
a.    Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing, dan membina aktifitas Pengurus Ranting dan Anggota.
b.    Menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta kelancaran keuangan Pengurus Besar, Pengurus PGRI Provinsi, Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dan Pengurus PGRI Cabang.
(4)     Pengurus Cabang bertanggungjawab atas terlasananya segala ketentuan dalam Kode Etik Guru Indonesia, Ikrar Guru Indonesia, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Konferensi Kerja Nasional, Konferensi PGRI Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Konferensi Kerja Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(5)     Pengurus Cabang bertanggungjawab kepada Konfere’nsi Cabang atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.
(6)    Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pengurus Cabang merupakan badan pelaksana tertinggi di wilayahnya yang bersifat kolektif.
(7)    Pengurus Cabang berkewajiban mengirimkan laporan kepada Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Pengurus PGRI Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 37
Pemilihan Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus
(1)    Pengurus Cabang dipilih oleh Konferensi PGRI Cabang/Cabang Khusus yang diadakan setelah masa baktinya berakhir.
(2)    Pemilihan Pengurus Cabang dapat dilaksanakan secara langsung dan atau perwakilan.
(3)    Konferensi PGRI Cabang memilih berturut-turut Ketua (F1), seorang Wakil Ketua (F2), dan Sekretaris (F3), melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia.
(4)    Ketiga Pengurus tersebut bertindak selaku formatur dengan wewenang dari Konferensi untuk melengkapi susunan Pengurus Cabang seperti yang termaksud dalam pasal 25 dan pasal 35 Anggaran Rumah Tangga.
(5)    Formatur melengkapi susunan Pengurus PGRI Cabang dari nama-nama yang tercantum dalam daftar calon Pengurus Cabang yang disahkan oleh rapat Pengurus Cabang tersebut.
(6)    Pencalonan Pengurus Cabang dilaksanakan oleh Konferensi Cabang.
(7)    Serah terima Pengurus PGRI Cabang/cabang Khusus yang lama kepada Pengurus PGRI Cabang/cabang Khusus yang baru dilakukan di hadapan peserta konferensi Cabang/cabang Khusus yang memilihnya. Hal-hal yang berkaitan dengan inventaris, kekayaan dan keuangan organisasi masih menjadi tanggungan Pengurus PGRI Cabang/cabang Khusus yang lama sampai ada penyelesaian dengan Pengurus PGRI Cabang/cabang Khusus yang baru selambat- lambatnya 15 (lima belas) hari setelah konferensi.
(8)    Dalam hal terjadi kekosongan anggota pengurus, pengisiannya dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus Cabang, kecuali untuk jabatan Pengurus Harian terpilih pengisiannya wajib dilakukan Konferensi Kerja Cabang PGRI dengan tetap mengindahkan pasal 29, 30 dan pasal 31 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga.
(9)    Pemilihan Pengurus Cabang/Cabang Khusus dipimpin oleh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
(10)    Sebelum memulai tugasnya, Pengurus Cabang mengucapkan janji dan dilantik oleh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dihadapan peserta Konferensi Cabang yang memilihnya.

BAB XIII
PENGURUS RANTING
Pasal 38
Susunan Pengurus Ranting
Susunan Pengurus Ranting terdiri dari:
a.    Ketua
b.    Wakil Ketua
c.    Sekretaris
d.    Bendahara
e.    Sebanyak-banyaknya empat orang anggota pengurus
Pasal 39
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Ranting
(1)    Pengurus Rating bertugas melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Forum Organisasi yang lebih tinggi, Rapat Anggota, dan Rapat Pengurus Ranting di wilayahnya.
(2)    Penjabaran tugas Pengurus Ranting diatur dalam ketentuan organisasi menjadi bagian tak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga.
(3)    Tugas pokok Pengurus Ranting meliputi antara lain:
a.    Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing, dan membina aktifitas para anggota.
b.    Menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta kelancaran iuran anggota serta penyelurannya sesuai ketentuan organisasi.
(4)    Pengurus Ranting bertanggungjawab atas terlaksananya ketentuan dalam Kode Etik Guru
Indonesia, Ikrar Guru Indonesia, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Forum Organisasi yang lebih tinggi, Rapat Anggota, dan  Rapat Pengurus Ranting di wilayahnya.
(5)    Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pengurus Ranting merupakan badan pelaksana di wilayahnya yang bersifat kolektif.
(6)    Pengurus Ranting bertanggungjawab kepada Rapat Anggota atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.
(7)    Pengurus Ranting berkewajiban mengirimkan laporan kepada Pengurus Cabang dengan tembusan kepada Pengurus PGRI Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 40
Pemilihan Pengurus Ranting
(1)    Pengurus Ranting dipilih oleh Rapat Anggota yang diadakan   setelah   masa   baktinya   berakhir.
(2)    Rapat Anggota memilih secara langsung berturut-turut seorang Ketua, seorang Waki! Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, dan sebanyak-banyaknya 4 orang Anggota Pengurus melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia.
(3)    Pencalonan Pengurus Ranting dilaksanakan oleh Rapat Anggota dan Pengurus Ranting wajib dipilih dari daftar calon yang disahkan dalam Rapat Anggota tersebut.
(4)    Serah terima Pengurus Ranting lama kepada Pengurus Ranting baru dilakukan langsung dalam Rapat Anggota itu juga.
(5)    Dalam hal terjadi kekosongan Anggota Pengurus, pengisiannya dilakukan oleh Rapat Pengurus Ranting yang kemudian mempertanggungjawabkannya pada Rapat Anggota.
(6)    Pemilihan Pengurus Ranting dipimpin oleh Pengurus Cabang.
(7)    Sebelum memulai tugasnya, Pengurus Ranting dilantik oleh Pengurus Cabang dan mengucapkan janji dihadapan peserta Rapat Anggota yang memilihnya.

BAB XIV
ANAK LEMBAGA DAN BADAN KHUSUS PGRI
Pasal 41
Anak Lembaga
(1)    Untuk membantu mencapai tujuan organisasi, Pengurus Besar PGRI membentuk Anak Lembaga PGRI yang bertugas mengelola bidang-bidang tertentu dengan kedudukan,  tugas,  wewenang, dan pimpinannya ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Pengurus Besar PGRI.
(2)    Pengurus Anak Lembaga PGRI di tingkat daerah ditetapkan diangkat dan bertanggungjawab kepada badan organisasi sesuai tingkatannya.
(3)    Fungsi-fungsi   anak   lembaga   menyangkut pelaksanaan, teknis edukatif dan teknis administratif menjadi   kewenangan   anak   lembaga   yang bersangkutan.
(4)    Salah seorang anggota Badan Pimpinan Organisasi kecuali Ketua Umum, Ketua PGRI Provinsi/Kabupaten/Kota,  Sekretaris Jendral, Sekretaris Umum, Sekretaris dan Bendahara diangkat menjadi ketua anak lembaga sesuai tingkatannya.
(5)    Pengurus PGRI Provinsi, Kabupaten/Kota menjadi pembina Anak Lembaga PGRI sejalan dengan ketentuan dan kebijakan Pengurus Besar PGRI serta Pimpinan Anak Lembaga Tingkat Nasional yang bersangkutan.
(6)    Masa bakti Pengurus Anak Lembaga PGRI sama dengan masa bakti Pengurus sesuai tingkatannya di tempatnya masing-masing.
(7)    Terkecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan negara, akte pendirian sebagai badan hukum sebuah Anak Lembaga dibuat dan diselenggarakan di tingkat nasional yang berlaku dan dapat digunakan oleh semua Anak Lembaga yang sama di daerahnya.
(8)    Semua ketentuan mengenai kedudukan, tugas, wewenang, struktur, dan mekanisme kerja Anak Lembaga PGRI baik yang sudah ada maupun yang disusun dalam Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan Anak Lembaga tersebut wajib sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta
peraturan organisasi PGRI.

Pasal 42
Badan Khusus
(1)    Pengurus PGRI di setiap tingkatan dapat membentuk badan khusus yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu.
(2)    Kedudukan, tugas dan fungsi badan khusus diatur dan ditetapkan pengurus organisasi di tingkatannya masing-masing.
(3)    Badan Khusus dapat dibentuk antara lain; kelompok kerja, tim verifikasi keuangan, koperasi guru/karyawan PGRI, Bank Guru Indonesia, dana kesejahteraan, dana kematian dan dana sosial.

BAB XV
HIMPUNAN PROFESI DAN KEAHLIAN SEJENIS
Pasal 43
(1)    Dalam upaya peningkatan mutu profesi guru, perlu didayagunakan berbagai ikatan guru sejenis.
(2)    Untuk menguatkan serta memperlancar mekanisme kerja dalam jaringan organisasi Himpunan/lkatan/Asosiasi profesi dan keahlian sejenis menjadi tugas dan tanggung jawab Departemen/Biro/Bidang Pengembangan Karier dan Profesi.
(3)    Terhadap organisasi profesi di bidang pendidikan lainnya perlu dilakukan kerja sama atas dasar kemitrasejajaran dalam rangka peningkatan mutu profesi serta  kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
(4)    Ketentuan tentang status, struktur, kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan kerja Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis dengan PGRI diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XVI
FORUM ORGANISASI
Pasal 44
Jenis Forum Organisasi
Forum Organisasi terdiri dari:
a.    Kongres
b.    Kongres Luar Biasa
c.    Konferensi Kerja Nasional (KONKERNAS)
d.    Konferensi PGRI Provinsi (KONPROV)
e.    Konferensi PGRI Provinsi Luar Biasa (KONPROVLUB)
f.     Konferensi Kerja PGRI Provinsi (KONKERPROV)
g.    Konferensi PGRI Kabupaten/Kota (KONKAB/KONKOT)
h.    Konferensi PGRI Kabupaten/Kota Luar Biasa (KONKABLUB/KONKOTLUB)
i.     Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota (KONKERKAB/ KONKERKOT)
j.     Konferensi Cabang/Cabang Khusus (KONCAB/KONCABSUS)
k.    Konferensi PGRI Cabang/Cabang Khusus Luar Biasa (KONCABLUB/ KONCABSUSLUB)
l.    Konferensi Kerja PGRI Cabang/Cabang Khusus (KONKERCAB/ KONKERCABSUS)
m.    Rapat Anggota PGRI Ranting (RAPRAN)
n.    Rapat Pengurus dan Pertemuan lain

Pasal 45
Korum
(1)    Kongres dianggap sah apabila jumlah Kabupaten/Kota yang hadir lebih dari 1/2 (seperdua) dan mewakili lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah suara.
(2)    Konferensi dianggap sah jika jumlah PGRI Provinsi yang yang hadir lebih dari 1/2 (seperdua) dan mewakili lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah suara.
(3)    Konferensi PGRI Provinsi dan Kabupaten/Kota dianggap sah jika jumlah Cabang yang hadir lebih dari 1/2 (seperdua) dan mewakili lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah suara.
(4)    Rapat Anggota dan Rapat Pengurus dianggap sah jika jumlah yang hadir lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah suara.
(5)    Jika suatu rapat terpaksa ditunda karena tidak memenuhi kuorum maka rapat berikutnya diadakan secepatnya 1 (satu) hari dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari dengan undangan dan acara yang sama tanpa harus memenuhi persyaratan kuorum.

Pasal 46
Pengambilan Keputusan
(1)    Keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat.
(2)    Apabila upaya untuk mencapai mufakat tidak berhasil maka  diputuskan dengan suara terbanyak.

BAB XVII
KONGRES
Pasal 47
Waktu dan Sifat
(1)    Kongres diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Besar setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2)    Kongres Luar Biasa diadakan :
a.    Jika Konferensi Kerja Nasional menganggap perlu, atas dasar keputusan yang disetujui paling sedikit 2/3 (duapertiga) jumlah suara yang hadir.
b.    Atas permintaan lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah Kabupaten/Kota yang mewakili lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah suara.
c.    Bila dipandang perlu oleh Pengurus Besar dan disetujui Konferensi Kerja Nasional.
(3)    Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah keputusan atau permintaan tersebut ayat (2) (a), (b) atau (c) pasal ini diterima, Pengurus Besar wajib menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.
(4)    Kongres Luar Biasa Khusus yang membicarakan pembubaran organisasi dapat dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah Kabupaten/Kota yang mewakili sedikitnya 2/3 (duapertiga) jumlah suara.

Pasal 48
Peserta Kongres
Peserta Kongres terdiri dari:
a.    Pengurus Besar PGRI
b.    Para Penasihat PGRI
c.    Utusan Pengurus Anak Lembaga tingkat nasional
d.    Utusan Pengurus Badan Khusus tingkat nasional
e.    Utusan Pengurus Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis tingkat nasional
f.    Utusan PGRI Provinsi
g.    Utusan Kabupaten/Kota
h.    Peninjau serta undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Besar.

Pasal 49
Hak Bicara dan Hak Suara
(1)    Tiap peserta mempunyai hak bicara.
(2)    Hak suara hanya ada pada utusan Kabupaten/Kota.
(3)    Tiap-tiap Kabupaten/Kota mempunyai 1 (satu) suara untuk jumlah sampai dengan 2.000 (dua ribu) anggota.
(4)    Jumlah suara Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 5 (lima) suara.
(5)    Satu Kabupaten/Kota boleh mewakili hanya 1 (satu) Kabupaten/Kota lain yang berhalangan menghadiri Kongres dengan mandat yang sah.
(6)    Mandat untuk mewakili Kabupaten/Kota yang dimaksud dalam ayat (5) pasal ini tidak boleh diberikan kepada Pengurus PGRI Provinsi, Pengurus Besar, dan Anggota Penasihat.

Pasal 50
Acara Kongres
(1)     Acara pokok kongres paling sedikit wajib membahas dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :
a.    Laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar, mengenai hal-hal :
–    Kegiatan pelaksanaan program organisasi selama satu masa bakti,
–    Kebijakan keuangan organisasi, inventaris, dan kekayaan organisasi, dan
–    Kegiatan dan perkembangan Anak Lembaga, Badan Khusus, dan Himpunan /ikatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis.
b.    Penetapan Program Kerja termasuk rencana anggaran keuangan untuk masa bakti yang akan datang.
c.    Pemilihan Pengurus Besar.
(2)     Acara lainnya yang ditetapkan dan disahkan Kongres sesuai kewenangan yang diatur dalam AD dan ART serta peraturan organisasi

Pasal 51
Panitia Pemeriksa Keuangan
(1)    Untuk memeriksa keuangan dan kekayaan yang menjadi tanggung jawab Pengurus Besar dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Keuangan yang dibentuk oleh Konferensi Kerja Nasional terakhir sebelum Kongres.
(2)    Panitia tersebut terdiri atas 5 (lima) PGRI Provinsi.
(3)    Panitia memulai tugasnya paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum sidang pertama Kongres bertempat di Pengurus Besar.
(4)    Panitia memilih Ketua, Sekretaris dan Pelapor, serta melaporkan hasil pekerjaan Panitia kepada Kongres.
(5)    Seluruh pembiayaan panitia menjadi tanggung jawab Pengurus Besar dan dimasukkan dalam anggaran Kongres.

Pasal 52
Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara
(1)    Pengurus Besar membentuk Panitia Pemeriksa Mandat   dan   Hak   Suara,   yang   bertugas:
a.    memeriksa mandat dan hak suara Pengurus Kabupaten/Kota yang mengirimkan utusan ke Kongres,
b.    melaporkan hasilnya kepada Kongres.
(2)    Panitia beranggotakan sebanyak 12 (dua belas) orang mewakili 12 Provinsi yang tidak merangkap Panitia Pemeriksa Keuangan.
(3)    Panitia pemeriksa Mandat dan Hak Suara wajib menyelesaikan tugasnya sebelum sidang pertama Kongres dimulai.
(4)    Panitia memilih Ketua, Sekretaris dan Pelapor serta melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kongres.
(5)    Jumlah suara Kabupaten/Kota dalam Kongres ditetapkan    berdasarkan    daftar   anggota
Kabupaten/Kota di Pengurus Besar yang ditutup 2 (dua) bulan sebelum Kongres di mulai.

Pasal 53
Panitia Pemilihan Pengurus Besar
(1)     Panitia Pemilihan Pengurus Besar terdiri atas utusan Pengurus PGRI Provinsi masing-masing 1 (satu) orang wakil.
(2)    Panitia bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan pengurus serta menyusun berita acara hasil pemilihan yang dilaporkan kepada Kongres.
(3)    Panitia Pemilihan memilih Ketua, Sekretaris, dan Pelapor serta melaporkan hasil pekerjaanya kepada Kongres.

BAB XVIII
KONFERENSI KERJA NASIONAL

Pasal 54
Status
(1)    Konferensi Kerja Nasional adalah rapat antar Pengurus PGRI Provinsi yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Besar dan merupakan instansi tertinggi di bawah Kongres.
(2)    Tugas Konferensi Kerja Nasional ialah menetapkan garis kebijakan yang belum ada dalam Keputusan Kongres   selama   masa   antara   Kongres.
(3)    Pengurus PGRI Provinsi ikut bertanggungjawab tentang Keputusan Konferensi Kerj’a Nasional kepada Kongres.

Pasal 55
Waktu
(1)    Konferensi Kerja Nasional diadakan 1 (satu) tahun sekali.
(2)    Konferensi Kerja Nasional pertama dalam masa bakti yang baru diadakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan sesudah Kongres.
(3)    Konferensi Kerja Nasional terakhir dalam masa bakti itu diadakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kongres.
(4)    Konferensi  Kerja  Nasional  dapat diadakan  :
a.    jika  Pengurus  Besar menganggap  perlu,
b.    atas permintaan 1/2 (seperdua) jumlah Pengurus PGRI Provinsi dan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah permintaan tersebut, Pengurus Besar wajib menyelenggarakannya.

Pasal 56
Peserta Konferensi Kerja Nasional
Peserta  Konferensi  Kerja  Nasional  terdiri dari  :
a.    Pengurus Besar PGRI
b.    Badan Penasihat PB PGRI
c.    Pengurus Anak Lembaga PGRI tingkat Nasional
d.    Pengurus Badan Khusus PGRI tingkat Nasional
e.    Pengurus Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis PGRI tingkat Nasional
f.    Utusan Pengurus PGRI Provinsi
g.    Peninjau serta undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Besar.
Pasal 57
Hak Bicara dan Hak Suara
(1)    Dalam Konferensi Kerja Nasional semua peserta mempunyai hak bicara.
(2)    Hak Suara ada pada utusan-utusan Pengurus PGRI Provinsi dengan  ketentuan sebagai berikut :
a.    Tiap PGRI Provinsi memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) suara dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) suara.
b.    Tiap 30.000 (tiga puluh ribu) anggota berhak 1 (satu) suara.

Pasal 58
Kewajiban Konferensi Kerja Nasional
(1)    Membahas dan menilai cara pelaksanaan Keputusan Kongres oleh Pengurus Besar.
(2)    Menetapkan ketentuan-ketentuan umum, rencana kerja tahunan dan kebijakan yang bersifat nasional yang belum ditetapkan dalam Kongres baik ke dalam maupun ke luar yang tidak bertentangan dengan Keputusan Kongres.
(3)    Menentukan penggantian anggota Pengurus Harian terpilih Pengurus Besar yang berhalangan tetap, berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
(4)    Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) Pengurus   Besar   untuk  tahun   mendatang.
(5)    Membicarakan dan mengesahkan laporan Pengurus Besar untuk disampaikan kepada Kongres dan membicarakan persidangan-persidangan lain untuk Kongres.
(6)    Konferensi Kerja Nasional pertama masa bakti kepengurusan wajib menetapkan program kerja Pengurus Besar selama lima tahunan.
(7) Konferensi Kerja Nasional terakhir dari masa bakti kepengurusan wajib menetapkan Panitia Pemeriksa Keuangan Pengurus Besar dan Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara untuk Kongres yang akan datang.

BAB XIX
KONFERENSI PGRI PROVINSI
Pasal 59
Waktu
(1)    Konferensi PGRI Provinsi diadakan dan dipimpin oleh Pengurus PGRI Provinsi tiap 5 (lima) tahun sekali.
(2)    Konferensi PGRI Provinsi Luar Biasa dapat diadakan:
a.    Atas permintaan Konferensi Kerja PGRI Provinsi berdasarkan keputusan 2/3   (dua pertiga) suara dari yang hadir.
b.    Atas permintaan lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah cabang yang mewakili lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah suara.
c.    Jika Pengurus Provinsi menganggap perlu dan disetujui Konferensi Kerja Provinsi.
d.    Atas permintaan Pengurus Besar.
(3)    Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah salah satu dan atau semua permintaan tersebut ayat (2) butir a, b, c, atau d diterima. Pengurus PGRI Provinsi wajib menyelenggarakan Konferensi tersebut.

Pasal 60
Peserta
Peserta  Konferensi PGRI  Provinsi terdiri dan :
a.    Utusan Pengurus PGRI Cabang dan Cabang Khusus
b.    Utusan   Pengurus   PGRI   Kabupaten/Kota
c.    Pengurus Provinsi
d.    Utusan Pengurus Besar
e.    Wakil Pimpinan Anak Lembaga dan Badan Khusus Provinsi
f.    Wakil Pimpinan Himpunan/lkatan/Asosiasi  Profesi dan Keahlian Sejenis Provinsi
g.    Badan   Penasihat  Pengurus   PGRI   Provinsi
h.    Peninjau yang diundang oleh Pengurus Provinsi

Pasal 61
Hak Bicara dan Hak Suara
(1)    Dalam Konferensi PGRI Provinsi semua peserta mempunyai hak bicara.
(2)    Hak suara hanya ada pada utusan Cabang/Cabang Khusus.
(3)    Tiap Cabang mempunyai 1 (satu) suara untuk 200 (dua ratus) orang anggota.
(4)    Jumlah suara 1 (satu) cabang sedikitnya 1 (satu) dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) suara.
(5)    Cabang boleh mewakili 1 (satu) Cabang lain yang berhalangan menghadiri Konferensi PGRI dengan mandat yang sah.
(6)    Hak suara Cabang Khusus hanya 1 (satu) suara

Pasal 62
Acara Konferensi PGRI Provinsi
(1)    Acara Pokok Konferensi PGRI Provinsi paling sedikit wajib membahas dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:
a.    Laporan pertanggungjawaban Pengurus PGRI Provinsi mengenai hal-hal:
–    kegiatan pelaksanaan program organisasi selama satu masa bakti,
–    kebijakan keuangan, inventaris, dan kekayaan Organisasi PGRI Provinsi,
–    kegiatan dan Perkembangan Anak Lembaga, Badan Khusus, dan Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan  Keahlian Sejenis  Provinsi.
b.    Penetapan Program Kerja termasuk rencana anggaran keuangan dan untuk masa bakti yang akan datang.
c.    Pemilihan Pengurus PGRI Provinsi masa bakti berikutnya.
(2)    Acara lainnya ditetapkan dan disahkan dalam Konferensi tersebut.
(3)    Pada dasarnya ketentuan pasal 50 Anggaran Rumah Tanggga berlaku pula bagi pasal ini yang disesuaikan dengan tingkatannya.

Pasal 63
Panitia Pemeriksa Keuangan
(1)     Pada dasarnya Pasal 51 Anggaran Rumah Tangga berlaku juga bagi pasal ini dan disesuaikan dengan tingkatannya.
(2)     Panitia beranggotakan sedikitnya 3 (tiga) orang mewakili dari 3 (tiga) Kabupaten/Kota.

Pasal 64
Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara
(1)    Panitia pemeriksa Mandat dan Hak Suara, bertugas:
a.    Memeriksa Mandat dan Hak Suara Cabang yang mengirim utusan ke Konferensi PGRI Provinsi.
b.    Melaporkan hasil tugasnya kepada Konferensi PGRI Provinsi.
(2)    Panitia terdiri sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili seluruh Kabupaten/Kota, yang tidak merangkap dengan Panitia Pemeriksa Keuangan.
(3)    Jika jumlah Kabupaten/Kota kurang dari enam, maka ketentuan ayat (2) pasal ini dapat diwakili oleh Pengurus Kabupaten/Kota yang sama dengan Panitia Pemeriksa Keuangan.
(4)    Pada dasarnya ketentuan pasal 52 Anggaran Rumah Tangga berlaku pula bagi pasal ini dan disesuaikan dengan tingkatannya.

Pasal 65
Panitia Pemilihan Pengurus PGRI Provinsi
Pada dasarnya pasal 53 Anggaran Rumah Tangga berlaku juga bagi pasal ini yang disesuaikan dengan tingkatannya

BAB XX
KONFERENSI KERJA PGRI PROVINSI
Pasal 66
Status, Tugas, dan Kewajiban
(1)    Konferensi Kerja PGRI Provinsi adalah rapat antar Pengurus PGRI  Kabupaten/Kota    yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus PGRI Provinsi dan merupakan instansi tertinggi di bawah Konferensi PGRI Provinsi.
(2)    Konferensi Kerja PGRI Provinsi bertugas menetapkan program tahunan dan kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Konferensi
PGRI Provinsi.
(3)    Pada dasarnya ketentuan pasal 54 Anggaran Rumah Tangga berlaku pula bagi pasal ini yang disesuaikan dengan tingkatannya.

Pasal 67
Waktu
(1)    Konferensi Kerja PGRI Provinsi diadakan 1 (satu) tahun sekali.
(2)    Konferensi Kerja PGRI Provinsi yang pertama masa bakti PGRI Provinsi yang baru diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah Konferensi PGRI Provinsi dan Konferensi Kerja PGRI Provinsi terakhir diselenggarakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Konferensi PGRI Provinsi.
(3)    Konferensi Kerja PGRI Provinsi dapat juga diadakan:
a.   Jika Pengurus PGRI Provinsi menganggap perlu.
b.    Atas permintaan /4 (seperdua) jumlah PGRI Provinsi yang mewakili lebih 1/2 (seperdua) jumlah suara.
c.    Atas permintaan Pengurus Besar.
(4)     Dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah salah satu dan/atau semua permintaan tersebut dalam ayat (3) pasal ini diterima, Pengurus PGRI Provinsi wajib menyelenggarakannya.

Pasal 68
Peserta
Peserta Konferensi Kerja PGRI Provinsi terdiri dari :
a.    Utusan   Pengurus   PGRI  Cabang Khusus
b.    Utusan    Pengurus   PGRI Kabupaten/Kota
c.    Pengurus Provinsi
d.    Utusan Pengurus Besar
e.    Wakil Pimpinan Anak Lembaga dan Badan Khusus Provinsi
f.    Wakil Pimpinan Himpunan Ikatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Provinsi
g.    Badan   Penasihat  Pengurus  PGRI   Provinsi
h.        Peninjau yang diundang oleh Pengurus Provinsi

Pasal 69
Hak Bicara dan Hak Suara
(1)    Tiap peserta Konferensi Kerja mempunyai hak bicara.
(2)    Hak suara hanya ada pada utusan Pengurus Kabupaten/Kota.
(3)    Tiap-tiap Kabupaten/Kota mempunyai 1 (satu) suara untuk jumlah sampai dengan 2.000 (dua ribu) anggota.
(4)    Jumlah suara Kabupaten/Kota sedikitnya 1 (satu) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) suara.
(5)    Ketentuan pada pasal 49 dan 57 Anggaran Rumah Tangga pada dasarnya berlaku juga bagi pasal ini dan disesuaikan dengan tingkatannya.

Pasal 70
Kewajiban Konferensi Kerja PGRI Provinsi
(1)    Membahas dan meniiai pelaksanaan keputusan Konferensi PGRI Provinsi.
(2)    Menetapkan rencana kerja tahunan dan kebijakan yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan  putusan   Konferensi  PGRI   Provinsi.
(3)    Menentukan penggantian anggota Pengurus Harian terpilih antar waktu apabila terjadi kekosongan.
(4)    Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) Pengurus PGRI Provinsi untuk tahun mendatang.
(5)    Konferensi Kerja PGRI Provinsi menjelang Kongres sedikitnya menetapkan calon-calon Anggota Panitia Pemilihan Pengurus Besar.

BAB XXI
KONFERENSI KABUPATEN/KOTA
Pasal 71
Waktu
(1) Konferensi PGRI Kabupaten/Kota diadakan dan dipimpin oleh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota tiap 5 (lima) tahun sekali.
2)    Konferensi PGRI Kabupaten/Kota Luar Biasa dapat juga diadakan :
a.    kalau Pengurus PGRI Provinsi menganggap perlu dan disetujui Konferensi Kerja Kabupaten/Kota,
b.    atas permintaan 1/2 (seperdua) jumlah Cabang dan mewakili lebih 1/2 (seperdua) jumlah suara,
c.    atas permintaan Pengurus Provinsi.
(3)    Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah salah satu dan/atau semua permintaan tersebut diterima, Pengurus    PGRI    kabupaten/Kota    wajib menyelenggarakannya.

Pasal 72
Peserta
Peserta Konferensi PGRI Kabupaten/Kota terdiri dari :
a.    Utusan Pengurus Ranting
b.    Utusan Pengurus Cabang
c.    Pengurus PGRI Kabupaten/Kota
d.    Utusan Pengurus PGRI Provinsi
e.    Wakil Anak Lembaga dan Badan Khusus tingkat Kabupaten/Kota
f.    Wakil Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis tingkat Kabupaten/Kota
g.    Badan Penasihat Pengurus PGRI Kabupaten/Kota
h.    Peninjau yang diundang oleh Pengurus PGRI kabupaten/Kota

Pasal 73
Hak Bicara dan Hak Suara
(1)     Ketentuan pasal 49 dan 61 Anggaran Rumah Tangga pada dasarnya berlaku juga bagi pasal ini yang disesuaikan dengan tingkatannya.
(2)    Hak bicara ada pada semua peserta Konferensi Kabupaten/Kota.
(3)    Hak suara hanya ada pada utusan ranting dan/atau utusan perwakilan anggota berdasar wilayah desa/kelurahan/satu unit kerja/gugus sekolah.
(4)    Setiap Ranting paling sedikit memiliki 1 (satu) suara dan paling banyak 5 (lima) suara.
(5)    Jumlah seluruh anggota di Kabupaten/Kota diwakili menjadi jumlah hak suara dengan pembagi 20 (dua puluh).
(6)    Jumlah suara tersebut dibagi ke seluruh Ranting danatau desa/Kelurahan/satuan pendidikan, gugus sekolah secara proporsional dengan pertimbangan setiap 20 (dua puluh) anggota dari setiap Ranting dan/atau desa/kelurahan/satu unit kerja/gugus sekolah memilikil (satu) suara.

Pasal 74
Acara Konferensi PGRI Kabupaten/Kota
Pada dasarnya pasal 50 dan pasal 62 Anggaran Rumah Tangga secara mutatis dan mutandis berlaku pula bagi pasal ini yang disesuaikan dengan tingkatannya.

Pasal 75
Panitia Pemeriksa Keuangan
Pada dasarnya ketentuan pasal 51 dan 63 Anggaran Rumah Tangga secara mutatis dan mutandis berlaku juga bagi pasal ini dan disesuaikan dengan tingkatannya.

Pasal 76
Panitia Pemeriksa Mandat
dan Hak Suara
(1)    Pada dasarnya pasal 52 dan 64 Anggaran Rumah Tangga secara mutatis dan mutandis berlaku juga bagi pasal ini dan disesuaikan dengan tingkatannya.
(2)    Jumlah anggota Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara dapat disesuaikan dengan jumlah Cabang.

Pasal 77
Panitia Pemilihan Pengurus PGRI
Kabupaten/Kota
(1)    Pada dasarnya pasal 53 dan 65 Anggaran Rumah Tangga secara mutatis mutandis berlaku juga bagi pasal ini dan disesuaikan dengan tingkatannya.
(2)    Panitia Pemilihan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota diambil dari utusan Cabang dengan jumlah sedikitnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.
(3)    Jika jumlah Cabang kurang dari 7 (tujuh), anggota Panitia Pemilihan dapat dilengkapi keanggotaannya dari peserta yang mewakili unsur non Cabang sehingga mencapai jumlah yang diperlukan akan tetapi anggota pelengkap tersebut tidak boleh menjadi pimpinan Panitia.

BAB XXII
KONFERENSI KERJA PGRI KABUPATEN/KOTA
Pasal 78
Status dan Tugas
(1)     Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota adalah Rapat antar Pengurus PGRI Cabang yang diselenggarakan dan dipimpin oleh PGRI Kabupaten/Kota, dan merupakan instansi tertinggi di bawah Konferensi Kabupaten/Kota.
(2)    Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota bertugas menetapkan program tahunan dan kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota.
(3)    Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota dapat menentukan pergantian anggota pengurus harian terpilih antar waktu apabila terjadi kekosongan

Pasal 79
Waktu
(1)    Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota diadakan 1 (satu) tahun sekali.
(2)    Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota yang pertama pada masa bakti Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang baru diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah Konferensi PGRI Kabupaten/Kota, dan yang terakhir selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum Konferensi Kabupaten/Kota.
(3)    Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota dapat juga diadakan :
a.    Jika Pengurus PGRI Kabupaten/Kota menganggap perlu.
b.    Atas permintaan ½ (seperdua) jumlah Cabang yang mewakili lebih 1/2 (seperdua) jumlah suara.
c.    Atas permintaan Pengurus PGRI Provinsi.
d.    Atas permintaan Pengurus Besar.
(4)    Dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah salah satu dan atau semua permintaan tersebut diterima, Pengurus PGRI Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakannya.

Pasal 80
Peserta
Peserta Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota terdiri dari:
a.    Utusan Pengurus Cabang
b.    Pengurus PGRI Kabupaten/Kota
c.    Utusan Pengurus Provinsi
d.    Wakil Pimpinan Anak Lembaga dan Badan Khusus Kabupaten/Kota
e.    Wakil Pimpinan Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Kabupaten/Kota
f.    Badan Penasihat Kabupaten/Kota
g.    Peninjau   yang   diundang   oleh   Pengurus Kabupaten/Kota

Pasal 81
Hak Bicara dan Hak Suara
(1)     Pada dasarnya ketentuan pasal 57 dan pasal 69 Anggaran Rumah Tangga berlaku bagi pasal ini yang disesuaikan dengan tingkatannya.
(2)    Hak bicara ada pada semua peserta Konferensi Kerja Kabupaten/Kota.
(3)    Hak suara hanya ada pada utusan Cabang dengan ketentuan setiap Cabang sedikitnya memiliki 1 (satu) suara dan sebanyak-bannyaknya 5 (lima) suara.

Pasal 82
Kewajiban Konferensi Kerja
PGRI Kabupaten/Kota
(1)     Membahas dan menilai pelaksanaan keputusan Konferensi PGRI Kabupaten/Kota.
(2)    Menetapkan rencana kerja tahunan dan kebijakan yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Konferensi PGRI Kabupaten/Kota.
(3)    Menentukan penggantian anggota Pengurus antar waktu apabila terjadi kekosongan.
(4)    Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) Pengurus PGRI Kabupaten/Kota untuk tahun mendatang.
(5)    Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota menjelang Kongres sedikitnya menetapkan calon anggota Panitia Pemilihan Pengurus Provinsi.

BAB XXIII
KONFERENSI PGRI CABANG, KONFERESI KERJA
PGRI CABANG, DAN RAPAT ANGGOTA PGRI RANTING
Pasal 83
Konferensi PGRI Cabang
(1)    Konferensi PGRI Cabang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus PGRI Cabang tiap 5 (lima) tahun sekali pada akhir masa bakti Pengurus PGRI Cabang.
(2)    Konferensi PGRI Cabang Luar Biasa dapat juga diadakan :
a.    Kalau Pengurus Cabang menganggap perlu.
b.    Atas permintaan sekuran-kurangnya 1/2 (seperdua) jumlah Ranting dan atau jumlah anggota.
c.    Atas Permintaan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
d.    Atas Permintaan Pengurus PGRI Provinsi.
(3)    Peserta Konferensi PGRI Cabang
a.    Utusan Ranting dan atau seluruh anggota
b.    Pengurus Cabang
c.    Wakil   Pengurus   PGRI   Kabupaten/Kota
d.    Peninjau yang diundang oleh Pengurus Cabang
(4)    Semua anggota/utusan  Ranting berdasarkan undangannya mempunyai hak bicara.
(5)    Hak suara hanya ada pada Ranting dan/atau perwakilan anggota berdasar wilayah
desa/kelurahan/satu unit kerja/ gugus sekolah dimana setiap 20 anggota memiliki 1 (satu) suara dan atau seluruh anggota cabang.
(6)    Setiap Ranting dan/atau wilayah desa/kelurahan/satu unit kerja/gugus sekolah memiliki sedikitnya 1 (satu) suara dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) suara.
(7)    Acara pokok Konferensi PGRI Cabang membahas dan menetapkan antara lain :
a.    laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang termasuk kebijakan keuangan dalam masa baktinya,
b.    rencana kerja termasuk anggaran keuangan dalam masa bakti yang akan datang,
c.    pemilihan Pengurus Cabang
(8)    Pada   dasarnya   segala   ketentuan   tentang penyelenggaraan Konferensi PGRI Kabupaten/Kota berlaku juga bagi penyelenggaraan Konferensi PGRI
Cabang dengan disesuaikan berdasar ruang lingkup
dan tingkatannya.

Pasal 84
Konferensi Kerja PGRI Cabang
(1)    Jika Organisasi Cabang terdiri dari Ranting-Ranting maka diadakan Konferensi PGRI Cabang yang diselenggarakan setiap tahun dan dipimpin oleh Pengurus Cabang.
(2)    Konferensi Kerja PGRI Cabang dapat juga diadakan:
a.    kalau Pengurus Cabang menganggap perlu,
b.    atas permintaan  !4 (seperdua) jumlah Ranting yang mewakili lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah anggota,
c.    atas permintaan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota,
d.    atas permintaan Pengurus PGRI  Provinsi.
(3)    Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah salah satu dan/atau semua permintaan tersebut dalam ayat (2) pasal ini diterima. Pengurus PGRI Cabang wajib menyelenggarakannya
(4)    Peserta   Konferensi   Kerja   PGRI   Cabang   :
a.    Utusan Ranting
b.    Pengurus Cabang
c.    Wakil   Pengurus   PGRI   Kabupaten/Kota
d.    Wakil Pengurus Anak Lembaga dan Badan Khusus tingkat Cabang
e.    Wakil Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahilan Sejenis tingkat Cabang
f.    Peninjau yang diundang oleh Pengurus Cabang.
(5)    Utusan Ranting mempunyai hak bicara dan hak suara sedang peserta lainnya hanya mempunyai hak bicara.
(6)    Jumlah suara yang ditetapkan sebagai berikut
a.    Setiap Ranting mempunyai hak suara sekurang-kurangnya 1 (satu) suara sebanyak-banyaknya 5 (lima) suara
b.    Setiap 20 (duapuluh) anggota berhak 1 (satu) suara.
(7)    Jika Cabang tersebut tidak mempunyai Ranting maka Konferensi Kerja PGRI Cabang diganti dengan rapat kerja anggota yang dihadiri oleh perutusan anggota berdasar permakilan wilayah desa/kelurahan/satu unit kerja/gugus sekolah.
(8)    Segala ketentuan tentang Konferensi Kerja secara mutatis dan mutandis berlaku juga bagi rapat kerja anggota seperti tersebut dalam ayat (7) pasal ini dengan disesuaikan berdasar ruang lingkup dan tingkatannya.

Pasal 85
Rapat Anggota PGRI Ranting
(1)    Rapat anggota PGRI Ranting diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dipimpin oleh Pengurus Ranting.
(2)    Rapat anggota PGRI Ranting dapat juga diadakan apabila :
a.    Pengurus   Ranting   menganggap   perlu.
b.    Atas permintaan ½ (seperdua) anggota Ranting atau lebih.
c.    Atas Permintaan Pengurus PGRI Cabang
d.    Atas permintaan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
(3)    Pada akhir masa bakti Pengurus PGRI Ranting, rapat anggota diupayakan agar dihadiri oleh seluruh anggota dan rapat anggota tersebut berfungsi sebagai forum tertinggi organisasi di tingkat Ranting.
(4)    Hak bicara dan hak suara ada pada semua anggota yang hadir.
(5)    Anggota yang tidak hadir dianggap tidak menggunakan hak bicara dan hak suaranya.
(6)    Segala ketentuan tentang Konferensi Kabupaten/Kota secara mutatis dan mutandis berlaku juga bagi rapat anggota tersebut dalam ayat (3) pasal ini dengan disesuaikan berdasar ruang lingkup dan tingkatannya.

BAB XXIV
RAPAT PENGURUS DAN PERTEMUAN LAIN
Pasal 86
Rapat Pengurus
(1)    Rapat Pengurus/Pengurus Marian disetiap tingkatan diadakan sesuai keperluan dan sekurang-kurangnya diselenggarakan 1 (satu) bulan sekali.
(2)    Rapat Pengurus Lengkap Pimpinan Organisasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
(3)    Rapat Pleno Lengkap Organisasi yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Organisasi, Badan Penasihat, Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis, Pimpinan Anak Lembaga, dan Pimpinan Badan Khusus diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali,
(4)    Rapat Pengurus dapat juga diadakan atas permintaan 1/2 (seperdua) jumlah anggota Pengurus Lengkap dan/atau ada nal-hal yang mendesak.
(5)    Pertemuan khusus antara berbagai pihak secara terpisah  dapat diadakan  sesuai  keperluan.
(6)    Dalam rapat tersebut semua anggota yang hadir mempunyai hak bicara dan hak suara yang sama.

Pasal 87
Pertemuan Lain
(1)    Pertemuan lain dapat diselenggarakan oleh Pengurus Organisasi di semua tingkatan apabila diperlukan dalam upaya kelancaran pelaksanaan misi organisasi.
(2)    Rapat Koordinasi Pimpinan PGRI Kabupaten/Kota Tingkat Nasional dilaksanakan setiap 2 tahun sekali oleh Pengurus Besar (PB) PGRI
(3)    Rapat Koordinasi Pimpinan PGRI Cabang/Cabang Khusus Tingkat Provinsi dilaksanakan setiap 2 (dua tahun)  sekali oleh Pengurus PGRI Provinsi
(4)    Rapat Koordinasi Pimpinan PGRI Ranting Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun oleh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.

BAB XXV
BADAN PENASIHAT
Pasal 88
Badan Penasihat Pengurus Besar
(1)     Atas usul Pengurus Besar Kongres menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Penasihat Pengurus Besar yang sedikitnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan terdiri atas tokoh-tokoh di bidang pendidikan, kebudayaan, Kemasyarakatan dan para ahli yang berkaitan dengan pendidikan, keprofesian dan ketenagakerjaan.
(2)    Badan Penasihat baik diminta atau tidak bertugas memberi nasihat dan saran-saran kepada Pengurus Besar.
(3)    Masa bakti Badan Penasihat Pengurus Besar sama dengan masa bakti Pengurus Besar.

Pasal 89
Badan Penasihat Pengurus PGRI Provinsi
(1)    Atas usul Pengurus PGRI Provinsi yang baru, Konferensi PGRI Provinsi menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Penasihat Pengurus PGRI Provinsi yang sedikitnya berjumlah 7 (tujuh) orang dan terdiri atas tokoh-tokoh di bidang pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan, dan para ahli yang berkaitan dengan pendidikan, keprofesian, dan ketenagakerjaan.
(2)    Badan Penasihat baik diminta atau tidak bertugas
memberi nasihat dan saran-saran kepada Pengurus
PGRI Provinsi.
(3)    Masa bakti Badan Penasihat Pengurus PGRI Provinsi
sama dengan masa jabatan Pengrus PGRI Provinsi.

Pasal 90
Badan Penasihat Pengurus PGRI Kabupaten/Kota
(1)     Atas usul Pengurus PGRI Kabupaten/Kota, Konferensi PGRI Kabupaten/Kota menetapkan Badan Penasihat Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang sedikitnya berjumlah 5 (lima) orang dan terdiri atas tokoh-tokoh pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan, dan para ahli.
(2)    Badan Penasihat baik diminta atau tidak bertugas memberi nasihat dan saran-saran kepada Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
(3)    Masa bakti Badan Penasihat Pengurus PGRI Kabupaten/Kota sama dengan masa bakti Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.

Pasal 91
Badan Penasihat
Pengurus PGRI Cabang/ Cabang Khusus
(1)    Atas usul Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus, Konferensi  PGRI  Cabang  menetapkan  Badan Penasihat Pengurus PGRI Cabang/Cabang khusus yang sedikitnya berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari tokoh-tokoh pendidikan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.
(2)    Badan Penasihat baik diminta atau tidak bertugas memberi nasihat dan saran-saran kepada Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus.
(3)    Masa bakti Badan  Penasihat Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus sama dengan masa bakti Pengurus   PGRI   Cabang/Cabang   Khusus.

BAB XXVI
DEWAN KEHORMATAN ORGANISASI
DAN KODE ETIK GURU INDONESIA
Pasal 92
Status, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang
(1)    Jika dianggap perlu, Badan Pimpinan Organisasi PGRI Kabupaten/Kota dapat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi sesuai dengan tingkatannya.
(2)    Fungsi dan tugas Dewan Kehormatan Organisasi di tingkat Cabang/Cabang Khusus dan Ranting menjadi tanggungjawab pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
(3)    Dewan Kehormatan Organisasi bertugas memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada Badan Pimpinan Organisasi yang membentuknya tentang:
a.    pelaksanaan, penegakkan, dan pelanggaran disiplin  organisasi  yang  terjadi  di wilayah kewenangannya,
b.    pelanggaran kode etik guru yang dilakukan baik oleh pengurus maupun oleh anggota serta saran dan pendapat tentang tindakan yang selayaknya dijatuhkan terhadap pelanggaran kode etik tersebut,
c.    pelaksanaan dan cara menegakkan disiplin organisasi dan Kode Etik Guru, dan
d.    pembinaan hubungan dengan mitra organisasi di bidang penegakkan serta pelanggaran disiplin organisasi serta kode etik guru.
(4)    Susunan keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi dan Kode Etik Guru Indonesia terdiri dari unsur Badan Penasihat, unsur Badan Pimpinan Organisasi, unsur Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis, dan unsur-unsur keahlian lainnya sesuai dengan keperluan.
(5)     Tata cara, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja Dewan Kehormatan Organisasi dan Kode Etik Guru Indonesia diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

BAB XXVII
PERBENDAHARAAN
Pasal 93
Keuangan Organisasi
(1)    Setiap anggota wajib membayar uang pangkal dan uang iuran sebagai berikut:
a.    Uang Pangkal sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bagi anggota baru dan diserahkan ke   Pengurus   PGRI   Kabupaten   /Kota.
b.    Uang iuran anggota ditetapkan oleh Konferensi PGRI Provinsi, minimal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)   setiap   bulan,   dengan   rincian pendistribusian untuk :
1.    Pengurus Besar PGRI sebesar              Rp  200,00
2.    Pengurus PGRI Provinsi sebesar        Rp   400,00
3.    Pengurus Kabupaten/Kota sebesar   Rp   600,00
4.    Cabang dan Ranting sebesar              Rp   800,00
(2)    Ketentuan pembayaran iuran anggota sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b mulai dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah kongres.
(3)    Pelaksanaan pengumpulan uang iuran untuk Pengurus Besar dan Pengurus Provinsi diberikan tugas dan tanggung jawab kepada Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
(4)    Pengurus PGRI Kabupaten/Kota menyetorkan iuran untuk Pengurus Besar bersama dengan iuran untuk Pengurus PGRI Propivinsi kepada Pengurus PGRI Provinsi.
(5)    Setiap 3 (tiga) bulan, semua pengurus di semua tingkatan wajib menyampaikan catatan penerimaan iuran anggota dan disampaikan kepada Badan Pimpinan Organisasi yang lebih tinggi kecuali Pengurus Besar yang akan menyampaikannya kepada   seluruh   Pengurus   PGRI   Provinsi,
(6)    Setiap tahun  kondisi  keuangan  diverifikasi  :
a.    Pengurus Besar (PB) PGRI diperiksa oleh Badan Verifikasi   Keuangan  yang  dibentuk  oleh KONKERNAS oleh sebanyak-banyaknya 5 orang yang mewakili PGRI Provinsi.
b.    Pengurus PGRI Provinsi oleh Pengurus Besar (PB) PGRI
c.    Pengurus PGRI Kabupaten/Kota oleh Pengurus PGRI Provinsi
d.    Pengurus   PGRI   Cabang  oleh   Pengurus Kabupaten/Kota
e.    Pengurus PGRI Ranting oleh Pengurus PGRI Cabang.
(7)    Biaya pemeriksaan keuangan organisasi ditanggung oleh masing-masing Badan Pimpinan Organisasi yang diperiksa susuai tingkatannya.

Pasal 94
Kekayaan Organisasi
(1)    Pengurus di semua tingkatan wajib mencatat dan menginventarisasikan kekayaan   organisasi.
(2)    Semua pemindahan hak, pelepasan dan pemutasian kekayaan organisasi baik berupa barang tidak bergerak, barang bergerak, surat-surat berharga yang bernilai diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk tingkat nasional serta provinsi dan di atas Rp 1.000.000,00 (satu   juta   rupiah) untuk kabupaten/kota ke bawah, wajib mendapat persetujuan rapat pengurus dan wajib  dipertanggungjawabkan pada forum organisasi di wilayahnya.
(3)    Ketentuan yang tertuang dalam ayat (2) pasal ini tidak menghapus    kewajiban    pengurus    untuk mempertanggung-jawabkan semua keuangan dan kekayaan organisasi.
(4)    Inventarisasi kekayaan organisasi menjadi bagian pertanggungjawaban Pengurus.

BAB XXVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 95
(1)     Paling lambat satu tahun setelah berlakunya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, semua Badan Kelengkapan Organisasi dari pusat sampai daerah wajib melakukan penyesuaian dengan isi dan materi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini
yang dilaksanakan melalui forum organisasi sesuai tingkatannya.
(3)    Dengan dikoordinasikan oleh Badan Pimpinan Organisasi sesuai tingkatannya, semua Anak Lembaga dan Badan Khusus wajib melakukan penyesuaian organisasi dan peraturan intern Anak Lembaga dan Badan Khusus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini yang hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Anak Lembaga dan Badan Khusus yang lebih tinggi.

BAB XXIX
PENUTUP
Pasal 96
(1)    Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dan ditetapkan dalam peraturan organisasi    oleh    Pengurus    Besar    dan dipertanggungjawabkan   kepada   Kongres.
(2)    Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas materi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, maka penafsiran yang berlaku dan sah adalah penafsiran yang dilakukan oleh Pengurus Besar sampai ada penafsiran  lain  dalam   Kongres  berikutnya.
(3)    Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.